Analisis keterkaitan pola penganggaran, sektor unggulan, dan sumberdaya dasar untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah (Studi kasus kota Batu Provinsi Jawa Timur)

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang ditandai dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 juncto UU No. 32/2004 dan UU No. 25/1999 juncto UU No. 33/2004 telah memberikan kesempatan yanglebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri melalui local self government dan untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya. Dengan desentralisasi, maka pemerintah daerah dan kota harus menyusun perencanaan pembangunannnya sendiri. Ada tiga elemen dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu fisik, sosial, dan fiskal, dimana ketiganya merupakan hal-hal yang saling membutuhkan dan tidak bias dipisahkan. Kesuksesan sebuah proses perencanaan sangat tergantung pada keseimbangan yang tepat antara ketiganya serta kompetensi dalam menggbungkan ketiga hal tersebut.