Kualitas Belanja Daerah Dan Hubungannya Dengan Kinerja Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur

Abstract

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas belanja daerah terdiri dari beberapa indikator konstruk diantaranya Prioritas, Alokasi, Ketepatan Waktu, Akuntabilitas, dan Efektivitas. Jawa Timur merupakan salah satu povinsi yang memiliki predikat cukup baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Namun, jika dikaitkan dengan kinerja pembangunan yang salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi maka dapat dibuktikan bahwa masih ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah dari pertumbuhan nasional. Hal ini membuktikan bahwa daerah yang memiliki predikat tinggi belum menjamin bahwa daerah tersebut memiliki kinerja pembangunan yang baik pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas belanja daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan 5 variabel konstruk. Masing-masing variabel konstruk (laten) terdiri dari beberapa indikator dalam mengukur kualitas belanja daerah yang berjumlah sebanyak 40 indikator. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data dari kinerja pembangunan menggunakan kemiskinan, pengangguran, Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan softwere SmartPLS versi 2.0. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui indikator yang tepat dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 40 indikator hanya ada 21 indikator yang telah mencapai kriteria kualitas belanja daerah yang baik. Dari 5 variabel yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap kualitas belanja adalah Efektifitas. Efektifitas memiliki nilai lebih dari 50% dalam menggambarkan variasi model kualitas belanja di Jawa Timur. Selain itu perubahan peta kualitas belanja dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2009 daerah yang memiliki tingkat kualitas belanja rendah sebesar 37% dan pada tahun 2014 tidak ada daerah yang memiliki kategori kualitas belanja rendah. Pada tahun 2014 hanya terdiri dari tiga kategori (sedang, tinggi, sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya selalu menghasilkan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang lebih baik agar berdampak pada kondisi pembangunan yang juga semakin membaik.