Komunikasi Gerakan Sosial Penolakan Relokasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Abstract

Komunikasi memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah gerakan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan komunikasi dalam mewujudkan gerakan sosial penolakan kebijakan relokasi dalam penetapan Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) Gunung Merapi di Desa Glagaharjo. Penelitian juga menjelaskan bagaimana komunikasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di KRB III Desa Glagaharjo dalam menyikapi ancaman risiko bencana Gunung Merapi. Komunikasi risiko adalah kondisi fisik dan mental yang mendasari pengelolaan informasi dalam menghadapi risiko bencana. Analisis framing digunakan untuk mengetahui cara berpikir aktor dalam mewujudkan gerakan sosial penolakan kebijakan relokasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan strategi komunikasi risiko yang tepat dalam pengelolaan bencana, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan diperkuat dengan data kuantitatif yang diambil secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi sebagai bentuk komunikasi risiko kebijakan tidak dilakukan dengan efektif sehingga pesan risiko yang disampaikan mengenai isi kebijakan ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Penelitian juga menyatakan bahwa ada 4 (empat) elemen framing yang melatarbelakangi gerakan sosial penolakan relokasi. Pertama, masalah kebijakan relokasi didefinisikan sebagai pengabaian hak masyarakat untuk bertempat tinggal. Kedua, penyebab masalahnya adalah ketidakadilan pemerintah. Ketiga, alasan moral yang mendasari keputusan masyarakat adalah tentang kesejahteraan dan mempertahankan tanah kelahiran. Elemen framing keempat yaitu rekomendasi tindakan, masyarakat memutuskan tetap tinggal di dusunnya dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian ekonomi. Jadi berdasarkan analisis framing yang dilakukan, masyarakat akan tetap bersikap menolak kebijakan relokasi, kecuali pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab bersedia mempertimbangkan kembali kebijakan dengan membuka dialog dengan masyarakat untuk menemukan solusi penanggulangan bencana yang lain. Keputusan untuk bertahan tinggal di Kawasan Rawan Bencana semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi risiko dalam menghadapi ancaman bencana. Saat ini masyarakat KRB III Desa Glagaharjo mengelola risiko bencana dan mengembangkan komunikasi risiko secara swadaya. Masyarakat memilih tindakan tersebut sebagai akibat ketidakpercayaan terhadap kinerja dan kredibilitas pemerintah dalam upaya penanggulangan risiko bencana.