Pengelolaan Penggunaan Lahan Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak

Abstract

Penggunaan lahan untuk tujuan konservasi dan pembangunan wilayah memiliki nilai penting yang setara. Kenyataan menunjukan kedua tujuan tersebut kerap berbenturan karena masing-masing menggunakan pengetahuan dan nilainya sendiri-sendiri. Konflik tersebut dijumpai di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik penggunaan lahan antara konservasi dengan pertanian, permukiman termasuk pertambangan, serta mengidentifikasi isu strategis yang muncul dari konflik yang terjadi. Penelitian dilakukan di kawasan hutan Taman nasional Gunung Halimun salak di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Memetakan penggunaan lahan di kawasan TNGHS Kabupaten Lebak yang menyebabkan konflik antara tujuan konservasi, dengan non konservasi (pertanian dan permukiman termasuk pertambangan), (2) Merumuskan isu strategis pengelolaan penggunan kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak, dan (3) Menyusun arahan pengelolaan penggunaan kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak. Pemetaan penggunaan lahan menggunakan analisis spasial multikriteria mengadaptasi LUCIS (Land Use Conflict Identification Strategy) yang mendasarkan pada analisis konflik preferensi. Nilai preferensi didasarkan pada pandangan narasumber menggunakan tehnik AHP. Narasumber terdiri dari kelompok Balai TNGHS yang mewakili tujuan konservasi dan kelompok Pemerintah Kabupaten Lebak yang mewakili tujuan non konservasi. Rumusan isu strategis digali berdasarkan pengamatan terhadap hasil pemetaan konflik, kajian rencana strategis parapihak dan wawancara narasumber Balai TNGHS, Pemerintah Kabupaten Lebak dan narasumber pakar. Pengelompokan isu strategis didasarkan pada tingkat agregasi pendapat para narasumber terhadap setiap isu. Perumusan arahan pengelolaan terdiri dari arahan lokasi dan arahan agenda. Arahan lokasi didasarkan pada tipologi konflik preferensi dan tipologi preferensi dominan. Arahan agenda dirumuskan secara deskriptif berdasarkan rumusan isu strategis. Hasil pemetaan penggunaan lahan menunjukan adanya konflik antara tujuan konservasi dengan tujuan pertanian seluas 22_061.11 ha (49%), dengan tujuan permukiman seluas 1_830.36 Ha (4%), dan dengan tujuan pertambangan seluas 26_007.86 Ha (58 %). Analisis isu strategis menghasilkan 11 isu yang terdiri dari 3 kelompok berdasarkan agregasi pendapat narasumber. Kelompok isu A terdiri dari isu deforestasi dan degradasi hutan, isu penataan batas di lapangan dan penyelesaian konflik batas, isu penyerasian zonasi TNGHS dengan konsep tata ruang parapihak, dan isu pertambangan emas tanpa ijin (PETI). Kelompok isu B terdiri dari isu pengelolaan mitigasi bencana dan isu penetapan lahan pangan berkelanjutan. Kelompok isu C terdiri dari isu pembuatan atau peningkatan kualitas bangunan layanan masyarakat, isu fragmentasi hutan, isu rencana pemanfaatan energi panas bumi Gunung Endut, isu pembuatan dan peningkatan irigasi dan isu pembuatan atau peningkatan kualitas jalan. Arahan lokasi pengelolan konflik terdiri dari 4 tipologi yakni: (A) Tutupan bukan hutan preferensi non konservasi dominan seluas 17 023.01 Ha (37.71%), (B) Tutupan bukan hutan preferensi konservasi dominan seluas 3 176.25 Ha (7.04%), (C) Tutupan hutan preferensi non konservasi dominan seluas 34.30 Ha (0.08%) dan, (D) Tutupan hutan preferensi konservasi dominan seluas 24 911.03 Ha (55.18%). Arahan agenda pengelolaan konflik terdiri dari: (1) Isu Lingkungan dan tenurial dengan fokus mendorong percepatan penyelesaian persoalan tenurial dan penanganan kerusakan lingkungan, (2) Isu Mitigasi dengan fokus mitigasi bencana, ketahanan pangan dan mitigasi dampak lainnya, dan (3) Isu Pembangunan dengan fokus pengembangan infrastruktur pertanian dan permukiman.