Dampak Kebijakan Perberasan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama di Indonesia yang belum terselesaikan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Beras adalah komoditas pangan utama yang mempengaruhi kesejahteraan puluhan juta penduduk Indonesia. Beras menjadi sumber utama kalori sebagian besar rakyat Indonesia. Pangsa beras pada konsumsi kalori total adalah 54.3 persen, sehingga setengah kalori bersumber dari beras. Tidak mengherankan bila permintaan beras di Indonesia sangat besar. Porsi belanja beras dalam pendapatan penduduk miskin masih relatif besar, maka jika terjadi goncangan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan harga beras akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Begitu krusialnya masalah kerawanan pangan (beras) sehingga ketahanan pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi sudah menjadi komoditas politik. Studi ini memiliki tujuan untuk: (1) Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, (2) Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan beras di Indonesia, (3) Menganalisis dampak kebijakan perberasan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Spesifikasi model penelitian menggunakan persamaan simultan dan diduga dengan metode Two Stages Least Squares (2SLS). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan rentang waktu (time series) dari tahun 1981sampai 2014. Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa penurunan harga beras eceran mampu mengurangi kemiskinan. Tetapi pengaruhnya relatif kecil atau tidak terlalu besar. Kenaikan 1 persen harga beras eceran riil akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.037 persen dalam jangka pendek dan sebesar 0.124 persen dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.090 persen dalam jangka pendek dan sebesar 0.306 persen dalam jangka panjang. Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan harga pembelian pemerintah sebaiknya diikuti kebijakan perberasan lain, seperti kebijakan meningkatkan luas areal irigasi dan kebijakan harga pupuk urea.