Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
View/ Open
Date
2016Author
Theresia
Boer, Mennofatria
Pratiwi, Niken T.M
Metadata
Show full item recordAbstract
Mangrove menjadi ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting
diwilayah pesisir. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-
II/2003 tanggal 19 Maret 2003, bahwa salah satu wilayah di Provinsi Sumatera
Selatan memiliki kawasan Mangrove yang berada di Taman Nasional Sembilang.
Luasan mangrove di Taman Nasional Sembilang tahun 2003 sebesar 91.679.45 ha
dan tahun 2009 berkurang menjadi 83.447.23 ha atau sekitar 9,80 %. Semua
permasalahan memiliki hubungan dengan aktivitas antropogenik, penyebab utama
permasalahan dan ancaman di sekitar kawasan Taman Nasional Sembilang.
Pengelolaan ekosistem mangrove bersifat dinamis tergantung dari
perkembangan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Adanya perbedaan perspektif
daerah dan nasional serta internasional dalam hal mengelola sumberdaya alam
terutama ekosistem mangrove, sering menimbulkan konflik kepentingan antara
konservasi dan konversi, sehingga diperlukan penilaian keberlanjutan pengelolaan
terhadap sumber daya termasuk ekosistem mangrove, baik dilihat dari ekologi,
sosial ekonomi dan kelembagaan. Salah satu alat yang digunakan untuk
mengevaluasi keberlanjutan pengelolaan mangrove ini adalah metode RAPFISH
(Rapid Appraisal Technique for Evaluating Fisheries Sustainability), yang salah
satu alat untuk analisis status kelestarian ekosistem mangrove dengan penyesuaian
berbasis Multi Dimensional Scalling (MDS).
Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis status keberlanjutan
pengelolaan ekosistem mangrove dan (2) merumuskan alternatif kebijakan
pengelolaan ekosistem mangrove agar dapat efektif dan berkelanjutan. Penelitian
ini dilaksanakan di Kawasan Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin
Sumatera Selatan selama dua bulan, yaitu pada bulan Maret-April 2015.
Kondisi tekini tahun 2015, mangrove di Taman Nasional Sembilang
dimana di dominansi oleh jenis mangrove Exoceria agallocha sebesar 99,94%,
nilai kerapatan relatif tertinggi 98,4%. Jenis mangrove Exoceria agallocha
memberikan pengaruh dan peranan yang besar dalam komunitas mangrove di
Taman Nasional Sembilang. Terjadi laju degradasi tutupan mangrove,
membandingkan dua tahun, yaitu tahun 2002 dan 2013. Berdasarkan interpretasi
visual terhadap data penginderaan jauh, didapatkan informasi bahwa luas tutupan
mangrove mengalami penurunan tiap tahun pengamatan, tahun yang diambil
didasarkan pada alasan membandingkan sebelum dan setelah ditetapkan sebagai
kawasan konservasi, dengan memanfaatkan citra Landsat-7 ETM dan Landsat-8,
luasan tutupan mangrove pada tahun 2002 sebesar 93808.73 ha dan menurun pada
tahun 2013 menjadi 78597.55 ha atau sekitar 115211.18 ha (16 %). Luasan
mangrove dari tahun ke tahun berkurang, hal ini mungkin disebabkan aktivitas
penduduk seperti penebangan hutan, pemanfaatan hutan mangrove untuk kegiatan
pertanian, pembukaan lahan tambak serta kawasan ini juga mengalami
pengurangan lahan akibat dibangunnya pelabuhan Tanjung Api-Api.
Nilai ekonomi total ekosistem mangrove di Taman Nasional Sembilang
Kab.Banyuasin Sumatera Selatan adalah Rp 14 milyar/tahun atau Rp
178.221,00/ha/tahun, artinya apabila ekosistem mangrove di Taman Nasional
Sembilang tetap dikelola secara berkelanjutan serta luasan mangrove tidak
berkurang maka nilai yang tetap terpelihara sebesar Rp 14 milyar. Status
keberlanjutan pengelolaan mangrove di Taman Nasional Sembilang Kabupaten
Banyuasin Sumatera Selatan adalah “Kurang berkelanjutan”dengan nilai indeks
keberlanjutan multidimensi 49,81. Berdasarkan analisisi Leveragedalam metode
RAPFISH terdapat empat indikator yang dominan memberikan kontribusi
terhadap nilai indeks keberlanjutan, yaitu (1) Perubahan luasan, (2) Indeks nilai
penting mangrove, (3) Peningkatan pengetahuan terhadap ekosistem mangrove,
(4) Mata pencaharian, (5) Nilai ekonomi ekosistem mangrove bagi masyarakat
setempat dan (6) Tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan
mangrove. Dalam hal ini, alternatif kebijakan yang direkomendasikan ialah
pemberdayaan masyarakat yang bisa memiliki keterampilan dalam pemanfaatan
mangrove yang lestari.
Collections
- MT - Fisheries [2935]