Analisis Ekonomi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengelolaan Perikanan Pelagis Di Pesisir Kota Ambon.

Abstract

Status estimasi pengelolaan potensi lestari sumberdaya ikan pelagis besar (cakalang dan tuna) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-714) Laut Banda sebagai daerah fishing ground dalam kondisi moderat dan fully-exploiteds. Kecenderungan penangkapan yang tinggi terhadap dua komoditas pelagis besar tersebut mengancam keberlanjutan sumberdayanya. Aktor yang mendapat rente ekonomi besar dari kegiatan perikanan tangkap pelagis besar tersebut adalah pelaku usaha/nelayan sekala besar. Pada hal jumlah armada mereka lebih sedikit dibandingkan nelayan kecil yang menguasai 79% armada tangkap di Kota Ambon dengan jenis armada jukung (perahu semang) baik bermesin motor maupun tanpa mesin. Dengan demikian pengembangan ekonomi perikanan dan mengelola sumberdaya perikanan pelagis besar secara lestari penting untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk, (a) menganalisis tingkat alokasi optimal sumberdaya perikanan tangkap di Pesisir Kota Ambon, (b) mengkaji dan menganalisis finansial pelaku usaha perikanan dan lembaga keuangan mikro di Pesisir Kota Ambon, (c) menganalisis peran kelembagaan keuangan mikro dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis besar di Pesisir Kota Ambon, (d) mengetahui tingkat keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis besar di Pesisir Kota Ambon, dan (e) menganalisis kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis besar dan lembaga keuangan mikro di Pesisir Kota Ambon. Penelitian dilakukan di Kota Ambon dengan metode studi kasus dan menggunakan metode pengambilan contoh purposive sampling. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis bioekonomi, analisis finansial, analisis peran kelembagaan keuangan mikro, analisis keberlanjutan (Rapfish) dan analisis hirarki proses. Hasil studi tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan di Pesisir Kota Ambon menunjukkan bahwa rente ekonomi tertinggi adalah rezim MEY, yaitu Rp.11.723 juta per tahun dengan tingkat produksi sebesar 1.926 ton dan effort 2.404 trip. Kondisi MEY lebih baik dari MSY yang memiliki rente ekonomi lebih rendah yakni Rp.2.033 juta per tahun, namun memiliki produksi dan effort lebih tinggi (2.491 ton dan 4.589 trip). Tingkat produksi aktual sumberdaya perikanan pelagis besar di Pesisir Kota Ambon sebesar 1.813 ton per tahun dan nilai effort 3.221 trip per tahun dengan nilai rente ekonomi Rp. 2.543 juta per tahun. Tingkat effort aktual lebih tinggi dari rezim MEY menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya perikanan pelagis besar di Pesisir Kota Ambon terindikasi overfishing. Analisis kelayakan investasi kapal skipjack huhate menunjukkan nilai NPV sebesar Rp.752.476.347, artinya nilai saat ini dari keuntungan yang akan diperoleh selama umur proyek 5 tahun. Net Benefit-Cost ratio (B/C) adalah sebesar 2,02 dan IRR 44,16 persen. Investasi kapal skipjack huhate pada penangkapan ikan pelagis besar di Pesisir Kota Ambon layak dilaksanakan. Begitupula penggunaan armada tangkap pancing tonda juga layak diinvestasikan dengan nilai NVP Rp.96.671.510, Net Benefit-Cost ratio 3,75 dan IRR 85,76%. Berdasarkan rasio keuangan lembaga keuangan mikro (LKM) menunjukkan LKM cukup buruk. Persepsi masyarakat pesisir terhadap peran LKM pesisir di Kota Ambon belum maksimal. Motivasi masyarakat untuk menabung di LKM lebih rendah. Mereka memilih menabung uang di bank atau dipergunakan untuk investasi usaha lainnya. Persepsi masyarakat mengakui peran LKM lebih besar untuk pengembangan ekonomi rumah tangga dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Namun belum maksimal memberdayakan masyarakat pesisir yang lebih banyak. Status keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis besar di Pesisir Kota Ambon dipengaruhi oleh lima dimensi yang berpengeruh secara berurutan adalah dimensi ekologi (64), teknologi (60), sosial (54), hukum dan kelembagaan (54), dan ekonomi (52). Kelima dimensi tersebut menunjukkan status keberlanjutan yang cukup. Rumusan kebijakan pengelolaan optimal perikanan pelagis besar berkelanjutan di Kota Ambon adalah optimalisasi sumberdaya perikanan dengan mempertimbangkan kesesuaian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, secara berkelanjutan. Arahan kebijakan adalah kebijakan pengaturan quota dan pembatasan penangkapan, pengembangan investasi armada tangkap pancing tonda, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen terpadu, penguatan peran lembaga sasi serta penguatan lembaga keuangan mikro .