Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Pertanian Dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan Di Kalimantan Barat.

Abstract

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai perkembangan perekonomian lebih lambat dibandingkan perekonomian nasional dan memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Kalimantan. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kunci keberhasilan suatu pembangunan adalah perencanaan yang tepat. Perencanaan pada hakekatnya harus didasarkan pada masalah, kebutuhan dasar dan potensi wilayah agar pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Perencanaan pembangunan perlu dukungan anggaran agar keberhasilan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat tercapai. Sektor pertanian merupakan kontribusi utama dalam struktur perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Pertanian menjadi sektor yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah, kinerja sektor pertanian dan kemiskinan di Kalimantan Barat; mengidentifikasi keterkaitan antara kinerja keuangan daerah, kinerja sektor pertanian dan kemiskinan di Kalimantan Barat; serta merumuskan strategi pembangunan ekonomi wilayah berbasis pertanian dalam mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan data panel terhadap 14 kabupaten/kota dengan periode penelitian tahun 2008-2013. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal tersebut tergambar melalui derajat desentralisasi fiskal yang relatif rendah yaitu kurang dari 10%, nilai derajat potensi daerah hanya sebesar 15% dan derajat ketergantungan daerah yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 80%. Penduduk miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada subsektor perkebunan yakni 63.18% dari total penduduk miskin sektor pertanian. Hasil analisis data panel menunjukkan pengaruh positif antara anggaran pertanian dengan PDRB pertanian. Adapun hubungan antara share pertanian terhadap tingkat kemiskinan adalah negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan pertanian untuk mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang tinggi (pro poor-growth) dilakukan dengan meningkatkan anggaran sektor pertanian terutama anggaran untuk pembangunan dan diarahkan untuk memperbaiki program-program penanggulangan kemiskinan.