Kajian Kemitraan Badan Karantina Pertanian Dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur (Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Impor).

Abstract

Globalisasi dan perdagangan internasional memberikan dampak pada sektor pertanian di Indonesia, khususnya pada produk hortikultura nasional.Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam termasuk hortikultura, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 42 tahun 2012 dan nomor 43 tahun 2012 tentang penetapan tempat pemasukanbuah segar dan sayuran segar sertasayuran umbi lapis segarke dalam wilayah Indonesia.Tempat pemasukan komoditas tersebut hanya diizinkan melalui empat pintu masuk, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pasca penetapan pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk produk impor hortikultura, Pemerintah Daerah Jawa Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur yang bertujuan untuk menjamin stabilitas harga komoditas lokal, melindungi produk komoditas lokal dan mencegah kontaminasi bahan kimia, biologi dan lain-lain zat yang membahayakan untuk kesehatan manusia. Adanya kebijakan pemerintah daerah terebut menunjukkan adanya resistensi dan kehati-hatian dari pemerintah lokal terhadap pengaruh globalisasi dan perdagangan internasional.Kondisi ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena dapat memengaruhi sinergitas kebijakan pusat dandaerah. Sehubungan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif keragaan tentang kemitraan Badan Karantina Pertanian melalui UPTKP disetiap wilayah kerja dengan pemerintah daerah setempat.Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode MAPP, menunjukkan implementasi kebijakan impor terhadap komoditas hortiultura melalui permentan dan pergub tidak berjalan dengan baik.Faktor yang mempengaruhi adalah isi dari kebijakan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik dan multitafsir serta kurangnya sumber daya manusia yang menjalankannya.