Strategi Penguatan Partisipasi Dan Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sekongkang Atas.

Abstract

Kajian strategi penguatan partisipasi dan kapasitas desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan di Desa Sekongkang Atas bertujuan untuk mengkaji kebijakan ADD di Kabupaten Sumbawa Barat, mengetahui implementasi pengelolaan ADD dan merancang strategi pengelolaan ADD. Metode kajian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan diperkuat pula dengan analisis data kuantitatif. Perancangan strategi mengunakan analisis SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Kebijakan pengelolaan ADD di Kabupaten Sumbawa Barat diatur dalam bentuk: (1) Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penetapan Besarnya Perhitungan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat dan Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa yang terbit setiap tahun anggaran; (2) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; dan (3) Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa. Hasil kajian diperoleh bahwa pengalokasian ADD di Desa Sekongkang Atas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang ADD. Partisipasi institusi pengelola keuangan desa pada tingkat kabupaten dan kecamatan menurut teori Arnstein (2007), dikategorikan pada level tokenisme dengan bentuk pemberitahuan (information) dan konsultasi (cosultation), sedangkan di tingkat desa partisipasi berada pada level non partisipasi dengan bentuk manipulasi, sebagai akibat tidak dibentuknya Tim Pelaksana KD. Partisipasi pada tahapan perencanaan berada pada level tokenisme, dalam bentuk menenangkan (placation). Sedangkan partisipasi pada tahap pelaksanaan berada pada level non partisipasi, dengan bentuk partisipasinya terapi (therapy). Adapun partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasan ADD dikategorikan rendah, sebagai akibat dari rendahnya partisipasi tahap perencanaan. Peningkatan kapasitas desa, yang mencakup kapasitas kepemimpinan, pemerintahan, kemasyarakatan dan ruang tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada ADD. Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah ADD yang diterima oleh desa dan lemahnya desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa. Strategi inti untuk memperkuat partisipasi dan kapasitas desa dalam pengelolaan ADD meliputi: (a) meningkatkan ADD berdasarkan amanat undang-undang; (b) mewujudkan program unggulan desa berdasarkan hasil MUSRENBANG; (c) meningkatkan kapasitas desa melalui program ADD dan kemitraan dengan CSR PT NNT; dan (d) memaksimalkan peran stakeholder (terutama Anggota DPRD) dalam melakukan advokasi kebijakan dan anggaran.