Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Dan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia.

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya diantaranya melalui keterbukaan perdagangan, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri. Kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan pembangunan di Indonesia. Namun demikian pembangunan ekonomi yang terjadi ternyata tidak diikuti pemerataan di seluruh wilayah. Dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pemerintah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah tersebut terdapat kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut diantaranya berisi tentang pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, output provinsi, pertumbuhan industri, PAD, dan DAU terhadap ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan (PDRB/Perkapita). Metode yang digunakan adalah model ekonometrik dengan data panel 33 provinsi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan secara umum tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia cenderung menurun. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung dan PAD berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan, output provinsi, pertumbuhan industri dan DAU memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya hasil analisis pertumbuhan (PDRB/perkapita) menunjukan secara umum pertumbuhan PDRB/kapita di Indunesia mengalami peningkatan. Hasil estimasi terhadap pertumbuhan (PDRB/perkapita) menunjukan bahwa perdagangan bebas, investasi asing langsung, output provinsi, pertumbuhan industri, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan (PDRB/Perkapita) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam mengelola dan menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi perdagangan dan desentralisasi fiskal pada setiap wilayah sehingga peningkataan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan ketimpangan wilayah.