Efisiensi Dan Kerangka Kelembagaan Tebu Rakyat Dalam Mendukung Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Jember

Abstract

Gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Upaya pengembangan industri gula sangat tergantung akan ketersediaan bahan baku yaitu tebu sebagai bahan baku utama. Keterbatasan lahan untuk perkebunan tebu, rendahnya kualitas bibit serta fenomena kembalinya petani tebu rakyat pada tanaman tebu keprasan yang berulang-ulang di kabupaten Jember menjadikan peningkatan produksi gula dalam kondisi dilemma. Untuk itu perlunya efisiensi dpada tehnologi yang sekarang dengan intensifikasi melalui input-input produksinya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi tehnis, efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi usahatani tebu keprasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi, menganalisis pengaruh biaya input produksi terhadap keuntungan dan tingkat efisiensi, mengkaji ketersediaan lahan dan target produksi tebu dan mengkaji kelembagaan dalam pengembangan tebu rakyat.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengambilan sampel secara purposive pada petani tebu keprasan di wilayah kerja PG Semboro. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi tingkat efisiensi usahatani tebu dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) (Banker, Channer, Cooper 1978). Hasil analisis penelitian bahwa efisiensi tehnis, pada usahatani tebu masih memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi teknis pada penggunaan input produksi sebesar 30% . Rata-rata tingkat efisiensi alokatif dan ekonomi usahatani tebu keprasan relatif lebih besar dikarenakan biaya produksi yang dikeluarkan besar dan rendahnya harga yang diterima petani tebu. Faktor-faktor yang signifikan terhadap efisiensi teknis yaitu jumlah keprasan tebu, status usahatani tebu dan penyuluhan.Rata-rata petani tebu keprasan memperoleh keutungan. Biaya pupuk organik dan pupuk non organik signifikan dan positif terhadap keuntungan, efiseinsi teknik, ekonomi dan alokatif. Ketersediaan lahan untuk mendukung usahatani tebu dan target produksi tebu bisa dicapai dengan memperhatikan dan memanfaatkan input tanaman tebu milik petani dan pemberdayaan petani agar hasil produksi optimal. Secara peraturan perundangundangan petani tidak mendapat dukungan untuk berkembang, artinya petani mempunyai kepentingan tetapi tidak mempunyai pengaruh dan begitu sebaliknya. Sehingga perlu struktur yang baru yang memungkinkan dapat mendukung petani tebu. Saran implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi petani dalam penyediaan modal untuk bongkar ratoon, sehingga petani dapat menanam tebu dengan bibit yang berkualitas dan dapat meningkatkan produksi.