Opsi Strategi Kebijakan Tenurial Pengelolaan Hutan Lindung

Abstract

Kawasan hutan, khususnya hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam ekosistem, seperti mengatur tata air dan mencegah banjir. Hutan lindung sebagai sumber daya alam berkarakteristik common pool resources (CPRs) karena sumber daya hutan ini memiliki sifat sebagai public goods dan private goods. Sehingga, pengelolaan kawasan hutan lindung perlu mekanisme pengaturan pengelolaan komprehensif yang melibatkan lintas stakeholder. Penelitian mengungkapkan arti penting pengelolaan HLSW bagi masyarakat dalam mempertahankan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan sebagai tematik utama dalam narasi kebijakan. Selain itu, analisis forest governance selain dapat mengidentifikasi bagaimana kinerja pengelolaan hutan lindung, juga mampu mengungkapkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat tapak. Masalah utama kesenjangan implementasi pengelolaan hutan di tingkat tapak, yakni peranan kelembagaan pengelolaan yang lemah akibat pergeseran komitmen stakeholder dan ketidakpastian tenurial (tenure insecurity) pengelolan hutan lindung. Persoalan kelembagaan berkaitan dengan kurang dapat ditegakkannya kesepakatan bersama atau pun kesepakatan tersebut belum mampu mengatur keselarasan kepentingan antar pihak, akibat pergeseran motivasi dan komitmen yang dinamis. Selain itu, kapasitas pelaksana kebijakan mempengaruhi efektivitas kelembagaan pengelolaan. Inti sari pengelolaan hutan lindung adalah menjaga keseimbangan (equity) agar terjaga keberlangsungan fungsi hutan dan memberikan kemanfaatan secara berkeadilan bagi masyarakat. Sedangkan persoalan tenurial akibat ketidakjelasan overlapping klaim penguasaan lahan. Sistem penguasaan tenurial yang mantap (tenure security) mampu mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) sumber daya hutan berkarakteristik CPRs. Selain itu, sistem tenurial yang mantap mampu menjamin para pihak guna memperoleh komitmen (manfaat) yang kredibel secara berkesinambungan. Dengan demikian, alternatif strategi kebijakan tenurial yang bisa diadaptasi oleh pengelola adalah melalui mekanisme pengelolaan tenurial masyarakat sekitar hutan lindung melalui alokasi hak dasar (bundle of rights) penguasaan tenurial, tetapi dibatasi penggunaannya sebagai kawasan lindung. Kepastian tenurial (tenure security) akan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) sistem penguasaan tenurial secara terkendali. Implikasinya mengurangi pengaruh negatif terhadap keseimbangan sistem perlindungan hutan dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, sesuai konteks ruang, waktu dan pelaku.