Desain kelembagaan usaha hutan rakyat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kelestarian usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan

Abstract

People forests in Java, have been around since 1950s, and it has been sustaining naturally following the market without any intervention. Nowadays, it keeps developing, with the increase in market demand and wood processing industry. People forest system consists of four sub-systems, those are: production, processing, marketing, and institutional sub-systems, which are simultaneously and dynamically interrelated in a system. The institutional sub- system requires collaborative arrangement that involves many parties. The objectives of the study were: 1) to identify knowledge, actors/networks, and interest/dynamic of people forest, 2) to analyze policy space of people forest management, and 3) to make a design of a people forest institution. The results showed that 1) The knowledge in people forest business came from families, neighbors, and government programs, 2) Actors of people forest agribusiness consisted of primary and secondary actors, 3) Cooperative relationship among actors of people forest business was mainly in the interest of gaining profit for each party,and 4) Institutional designs aimed at solving problems in policy space of people forest management.

Hutan rakyat di Jawa umumnya dan di lokasi penelitian telah ada sejak tahun limapuluhan, dan usaha hutan rakyat ini terus berlangsung mengikuti pasar secara alamiah tanpa intervensi dari pihak manapun. Usaha hutan rakyat saat ini semakin berkembang dengan semakin besar permintaan pasar sejalan dengan pertumbuhan industri pengolah kayu. Sistem usaha hutan rakyat terdiri dari empat sub-sistem, yaitu: sub-sistem produksi, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran dan sub-sistem kelembagaan; keempatnya terkait secara simultan dan dinamis dalam suatu sistem. Sub-sistem kelembagaan memerlukan upaya penataan bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Tujuan penelitian ini ialah 1) Mengindentifikasi pengetahuan, aktor/jejaring, dan kepentingan/ dinamika kekuasaan dalam pengelolaan hutan rakyat; 2) Menganalisis ruang kebijakan, dan 3) Menyusun desain kelembagaan hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan pengelolaan hutan rakyat berasal dari keluarga, tetangga, dan program pemerintah; 2) Pelaku usaha hutan rakyat terdiri dari pelaku utama dan pelaku sekunder; 3) Hubungan kerjasama para pelaku usaha hutan rakyat terutama dalam kepentingan untuk mendapatkan keuntungan berbagai pihak masing-masing; 4) Desain kelembagaan ditujukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam ruang kebijakan pengelolaan hutan rakyat.