Trade Creation dan Trade Diversion antara Indonesia dan Negara – Negara ASEAN-Korea

Abstract

Kawasan perdagangan bebas ASEAN-Korea (ASEAN-Korea Free Trade Area) yang terbentuk pada tahun 2005 mempunyai beberapa perjanjian perdagangan yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota, salah satunya adalah perjanjian perdagangan barang yang diberlakukan pada tahun 2007 dan diimplementasikan pada tahun 2010. Pemberlakuan perjanjian perdagangan barang memberikan dampak postif dan negatif kepada negara-negara anggota termasuk Indonesia berupa trade creation dan trade diversion. Dampak tersebut akan mempengaruhi perkembangan dari sektor perdagangan Indonesia khususnya arus impor. Penelitian ini menyajikan gambaran mengenai dampak pemberlakuan dari perjanjian perdagangan barang pada ASEAN-Korea FTA. Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis terjadinya trade creation dan/ atau trade diversion di sektor perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEANKorea. Pendekatan ekonometrika digunakan untuk estimasi model gravity. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu WITS, WDI, IFS, World Bank, CEPII, dan publikasi internasional. Indonesia ikut serta dalam ASEAN-Korea FTA dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan berupa penurunan tarif yang diwujudkan dalam perjanjian perdagangan barang. Akibat dari penurunan tarif, impor yang masuk ke pasar Indonesia semakin meningkat sejak pemberlakukan FTA. Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia merupakan importir terbesar dari kawasan ASEAN-Korea. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peningkatan jumlah impor ini dengan membuat kebijakan berupa peraturan penetapan tarif bea masuk untuk ASEAN-Korea FTA, ketentuan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) dan UU perdagangan. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara keseluruhan sektor perdagangan Indonesia mengalami kerugian akibat terjadinya trade diversion dan tidak terjadi trade creation. Arus perdagangan impor Indonesia dengan negara-negara nonanggota ASEAN-Korea sebesar 68 persen lebih sedikit dari tingkat perdagangan yang saat ini telah dilakukan. Pemerintah perlu menurunkan nilai tukar riil, melakukan negosiasi harga penawaran perdagangan bebas kepada negara nonanggota untuk menurunkan dan mendekatai harga penawaran perdagangan bebas negara anggota dalam mengantisipasi terjadinya trade diversion, dan membuka akses pasar untuk produk-produk baru agar terjadi trade creation dengan negaranegara anggota.