Dinamika Pengelolaan Hutan Rakyat dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Bogor

Abstract

Usaha hutan rakyat telah berlangsung sejak lama dan tetap berjalan sampai saat ini. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap perkembangan pengelolaan hutan rakyat dari masa ke masa dalam konteks kebijakan, praktek pengelolaan dan strategi pengembangannya di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan pada bulan Maret–September 2013. Perkembangan kebijakan pengelolaan hutan rakyat diperoleh dengan analisis isi dan kecenderungan terhadap dokumen/data sekunder yang memuat kebijakan pengelolaan hutan rakyat. Metode sejarah digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Strategi pengembangan pengelolaan hutan rakyat dihasilkan dari analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian perkembangan kebijakan pengelolaan hutan rakyat menunjukkan bahwa kegiatan “Gerakan Karang Kitri” (1952–1958) merupakan langkah awal pemerintah Indonesia dalam mendorong terbentuknya hutan rakyat terutama di Jawa. Gerakan ini bersifat instruksi agar masyarakat menanam bibit pohon pada lahan milik masyarakat (pekarangan) yang tidak produktif. Kegiatan utama penanaman yang bersifat instruksi berlanjut dengan kegiatan Deptan 001–022 (1966–1973), RAKGANTANG (1972–1975), Inpres Penghijauan (1974–1983), Sengonisasi (1988–1993), dan GERHAN (2003–2007). Sedangkan kegiatan persemaian dan bantuan kredit sampai tahun 2007 merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan persemaian yang menjadi kegiatan utama adalah Kebun Bibit Rakyat dimulai tahun 2010 sampai saat ini. Berdasarkan perkembangan pengelolaan hutan rakyat, keberadaan dudukuhan (tegakan pohon yang didominasi buah-buahan) di masa Orde Lama tidak mendorong munculnya industri kayu. Karena kebutuhan sehari-hari masyarakat hanya sebatas kayu bakar dan perumahan sederhana dan sudah terpenuhi dari dudukuhan. Program penghijauan tahun 1952 sampai tahun 1980-an belum banyak mendorong masyarakat dalam usaha hutan rakyat. Meningkatnya harga kayu rakyat tahun 1990-an dan sengonisasi telah mendorong masyarakat untuk menanam sengon. Kemudian tahun 2000-an banyak lahan pertanian dan dudukuhan berubah menjadi hutan rakyat sengon karena usaha pertanian tidak lagi menguntungkan dan kebutuhan industri kayu yang semakin meningkat. Hal tersebut semakin menarik investor perorangan dan korparasi untuk melakukan kemitraan dengan petani dalam usaha produksi hutan rakyat. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan QSPM dapat dirumuskan strategi pengembangan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bogor, yaitu: 1) Membangun pondasi ekonomi petani yang kuat dengan pola agroforestry; 2) Meningkatkan kapasitas kelompok petani dalam pengembangan komoditas unggulan pada lahan-lahan non produktif; 3) Pola pengembangan hutan rakyat melalui subsidi ini masih perlu dilakukan; dan 4) Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan kemitraan hutan rakyat dalam produksi hutan rakyat.