Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Nusa Tenggara Barat

Abstract

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi penghasil beras di Indonesia. Produksi beras di Propinsi Nusa Tenggara Barat melebihi jumlah konsumsinya namun pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras. Kondisi ini menyebabkan tren penawaran beras meningkat yang lebih besar dari permintaan sehingga harga beras cenderung menurun, maka salah satu cara untuk mengatasi penurunan harga tersebut diperlukan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan beras, (2) menganalisis dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap penawaran dan permintaan beras, dan (3) menganalisis dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap kesejahteraan produsen gabah dan konsumen beras di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan data time series dari tahun 1989-2009. Model Penawaran dan Permintaan Beras dibangun sebagai sistem persamaan simultan dan diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Kebijakan peningkatan HPP akan meningkatkan penawaran dan permintan beras, sedangkan kebijakan penghapusan HPP akan menurunkan penawaran dan permintaan beras. Kebijakan peningkatan HPP akan meningkatkan surplus produsen, menurunkan surplus konsumen, dan net surplus meningkat (kesejahteraan meningkat), sedangkan kebijakan penghapusan HPP akan menurunkan surplus produsen, meningkatkan surplus konsumen, dan net surplus menurun (kesejahteraan menurun).