Analisis Kebijakan Perizinan Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)

Abstract

Masyarakat internasional telah berhasil menyusun suatu perangkat Hukum Laut yang dituang dalam bentuk naskah perjanjian yang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Dalam hukum tersebut diatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dewasa ini marak terjadi penyimpangan dan salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini berdampak besar pada nelayan lokal yang selanjutnya akan berakibat pada menurunnya pendapatan nelayan, menurunnya potensi sumberdaya alam dan menurunnya kontribusi terhadap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan aksi pemerintah untuk mencegah dan mengatasinya agar tercapai keberlanjutan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mengarah pada pengaturan yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat, sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatannya diatur secara konsisten dan berkesinambungan sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya. Potensi perikanan Indonesia yang melimpah perlu dikelola seoptimal mungkin dengan memperhatikan sumber perikanan itu sendiri. Untuk menghindari kemungkinan pengelolaan yang dapat menjurus ke arah kegiatan yang merugikan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang didasarkan pada peraturan antara lain dalam bentuk perizinan kapal perikanan asing baik yang legal maupun yang ilegal di seluruh perairan teritorial Indonesia dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.