Study of Institutional Middlemen at the PPN Palabuhanratu and at the PPI Cisolok, Sukabumi West Java

Abstract

One of the causes poverty fisherman is still in debate by sociologists and anthropologists, is a certain exploitation of fishermen by middlemen in Indonesia. The research purposed to identify and trace the causes the involvement of middlemen in the supply fishing capital, and calculate how big the loss of fishermen in the marketing fish without the auction (through the middleman system) and also provide solutions related to the policy implemented by the relevant government system for fishermen and auction results. The research method is the case study with unit is the dependence of fishermen on the institutional system of middlemen in the PPN Palabuhanratu and the PPI Cisolok. The approach of study analysis is qualitatively and quantitatively from the various sources of data obtained. Causes of poverty fishing potential is still strong enough grip of middlemen in economic activities such as fishing which government policies are not poor than there is a relationship of economic cooperation between both sides among the fishermen considered exploitative middlemen for fishermen. System implemented by the middlemen in this social networking is by binding to the fishermen through the lending of capital to fishermen so that the attachment of the fishermen close to the middlemen. Magnitude of losses suffered by fishermen from selling their catch to middlemen in the range 9.4% PPN Palabuhanratu while the amount of losses suffered by fishermen from selling their catch to middlemen in the range from 6.8% PPI Cisolok. Solution of the relevant policies of the middleman system is the passage of fishing activities of the auction with the aim of getting a decent price for their catch. The other policy is implemented in the PPN Palabuhanratu the policy "for the 3000 fishing boat" by providing fishing boats to fishermen expected dependence on middlemen is reduced.

Salah satu penyebab kemiskinan nelayan yang sampai saat ini masih di perdebatkan oleh para sosiolog maupun antropolog adalah adanya unsur eksploitasi nelayan oleh tengkulak di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelusuri penyebab keterlibatan tengkulak dalam penyediaan modal nelayan, serta menghitung seberapa besar kerugian nelayan dalam pemasaran ikan tanpa lelang (melalui sistem tengkulak) dan juga memberikan solusi terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait sistem bagi hasil nelayan dan pelelangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan satuan kasusnya adalah ketergantungan nelayan terhadap sistim kelembagaan tengkulak di PPN Palabuhanratu dan di PPI Cisolok. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah secara kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data yang diperoleh. Penyebab kemiskinan nelayan yang cukup potensial adalah masih kuatnya cengkeraman tengkulak dalam kegiatan ekonomi perikanan diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin selain itu terdapat hubungan kerjasama ekonomi diantara kedua belah pihak antara nelayan dengan tengkulak dipandang bersifat eksploitatif bagi nelayan. Sistem yang diterapkan oleh tengkulak dalam jejaring sosial ini ialah dengan cara mengikat nelayan melalui peminjaman modal kepada nelayan sehingga dengan adanya keterikatan tersebut nelayan menjadi dekat dengan tengkulak. Besaran kerugian yang dialami oleh nelayan akibat menjual hasil tangkapan kepada tengkulak di PPN Palabuhanratu berkisar 9,4% sedangkan besaran kerugian yang dialami oleh nelayan akibat menjual hasil tangkapan kepada tengkulak di PPI Cisolok berkisar 6,8%. Solusi mengenai kebijakan terkait dari adanya sistem tengkulak ialah berjalannya kegiatan pelelangan dengan tujuan nelayan mendapatkan harga yang layak untuk hasil tangkapannya. Adapun kebijakan lain yang diterapkan di PPN Palabuhanratu ialah dengan adanya kebijakan “3000 kapal untuk nelayan” dengan memberikan kapal kepada nelayan diharapkan ketergantungan nelayan terhadap tengkulak menjadi berkurang.