Studi penyusunan kebijakan daerah hak kekayaan intelektual (haki) atas ramuan obat tradisional penduduk lokal di kutai kartanegara

Abstract

Berdasarkan 1kiteria penilaian a) nilai HakI yang diperoleh, b)kemudahan aplikasi, dan c) besarnya biaya yang diperlalukan. Indikator untuk masing-masing kriteria sebagai berikut : Nilai HaKI yang diperoleh, indikatornya ada dua, yaitu besarnya nilai HaKI yang diperoleh, dan tingkat kewajaran; indikator kemudahan aplikasi ada tiga, yaitu panjangnya tahapan yang dilalui, tingkat kesulitan menemui sumber data, tingkat kesulitan mendapatkan data; dan indikator besarnya biaya yang diperlukan ada tiga, yaitu besarnya biaya untuk transportasi dan akomodasi, besarnya biaya untuk pengadaan alat dan bahan, dan besarnya biaya untuk keperluan lainnya, dengan melakukan penguijian terhadap metode kontingensi dengan memperluas wilayah kajian, maka metode kontingensi memang lebih tepat. Hal tersebut memperkuat hasil penelitian yaitu nilai HaKI OTPL, yang diperoleh bedasarkan MPK adalah 5% sampai 10% jika diukur dari pihak penjual atau 1% sampai 2% jika diukur dari pihak pembeli. Dari aspek hukum, hasil penelitian tahun kedua, setelah melakukan pengkajian secara akademik maka dapat dihasilkan draft rancangan peraturan yang memuat tentang perlindungan terhadap rezim HaKi obat tradisional yang selanjutnya perlu diproses melalui multistakeholder untuk diatur dalam peraturan daerah setempat. Penyusunan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan HakKekayaan Intelektual ramuan Obat Tradisional di Kutai Kartanegara merupakan sesuatu hal yang baru. Tahapan dalam penyusunan perda yaitu mengidentifikasi isu dan masalah; mengidentifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah; menyusun naskah akademik; menulis rancangan peraturan daerah; menyelenggarakan konsultasi publik; dan mengesahkan peraturan daerah. Dari hasil konsultasi publik melalui diskusi terlihat adanya masing-masing stakeholders (Dinas Kehutanan, DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapeda Kutai Kartanegara, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melihat subtansi draft RAPERDA menyoroti masalah subtansi tujuan, objek kajian dan instansi pelaksana. Namun secara umum instansi Pemda Kutai Kartanegara mendukung gagasan perda ini.