Peran Komunikasi Kelembagaan Humas Badan Karantina Pertanian Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah

Abstract

Badan Karantina Pertanian merupakan salah satu badan nasional yang bertugas melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumber daya hayati hewan dan tumbuhan. Dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi daerah serta PP. No 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Badan Karantina Pertanian dalam pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Badan Karantina Pertanian di Jakarta dengan mengambil contoh beberapa UPT di lingkup Badan Karantina Pertanian. yaitu UPT Jakarta di Tanjung Priok dan Cengkareng, UPT Jawa Timur, UPТ Sumatera Selatan serta UPT Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan Sumber Daya Kehumasan, Komunikasi Internal-Eksternal dan Jaringan Kehumasan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Peran Komunikasi Kelembagaan Humas Badan Karantina Pertanian, terhadap 59 orang responden dengan tingkat pendidikan mulai Sekolah Menengah Atas, sampai Strata 3 (S3), serta jabatan dari staf sampai Eselon I. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan pengamatan langsung dari bulan Maret sampai April 2003. Analisis data dilakukan secara diskriptif dan hubungan ke dua peubah diuji dengan analisis korelasi.