Analisis Diskriminan untuk Evaluasi Status Ketertinggalan Kabupaten.

Abstract

emerintah melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan status ketertinggalan daerah berdasarkan enam kriteria utama, yaitu : (1) ekonomi, (2) sumber daya manusia, (3) infrastruktur, (4) kemampuan keuangan lokal, (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah. Keenam kriteria utama tersebut diwakili oleh 33 indikator dengan bobot yang berbeda. Penentuan status ketertinggalan daerah bertujuan untuk mengetahui jenis pembangunan yang tepat untuk diterapkan pada daerah tertinggal tersebut. Di antara 434 kabupaten di Indonesia ada sebanyak 208 kabupaten yang diklasifikasikan dalam daerah tertinggal dengan empat satus ketertinggalan, yaitu agak tertinggal, tertinggal, sangat tertinggal, dan tertinggal sangat parah. Sebanyak 91.83% (191 kabupaten) berlokasi di luar Pulau Jawa dan sisanya (8.17%) berlokasi di Pulau Jawa dengan golongan status daerah agak tertinggal dan tertinggal. Analisis diskriminan bertatar terhadap 80% data kabupaten menghasilkan model terbaik dengan 16 peubah penjelas dan dua fungsi diskriminan yang dapat menjelaskan 99.12% keragaman data dengan ketepatan klasifikasi sebesar 88.1%. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kriteria yang ditentukan oleh Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal terwakili dalam model tersebut.