Natural park management strategy harau valley regency of west sumatra province

Abstract

TWA Harau Valley is one of the tourist potential in the District Harau regency of West Sumatra Province. TWA was determined based on the Valley Harau Minister of Agriculture Decree No. 478/Kpts/Um/8/1979 Date August 2, 1979 with an area of 27.5 hectares, which has changed the status from Nature Reserve to Natural Park (MoF 2008). This research aims to develop management direction TWA Harau Valley sustainable in terms of knowledge about the value of direct benefits that can be felt by communities around the region and for the region. While the specific objectives of this research is to: identify problems in the management of TWA Harau Valley, describing the perceptions of local government/managers, communities around the region, NGOs, private sectors, universities, and visitors to the preservation of the TWA Harau Valley, to analyze costs and benefits of TWA Harau Valley management and formulate the development strategy of sustainable TWA Harau Valley and sustainable in the regency. Sampling techniques performed intentionally (purposive sampling) with a snow ball method, with consideration that the respondent is residing in communities around the region and actors (individuals or institutions) that influence policy makers, either directly or indirectly in the management of TWA as well. Direct observation of the object of research in the field is how to get a picture of the TWA Harau Valley conditions. In order to analyze the policy of strategy/management is using SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) and analysis of AHP (Analytical Hierarchy Process) by using the software Expert Choice 2000 and to analyze the financial feasibility is using the calculation of net present value (Net Present Value), the net cost benefit ratio (Net Benefit and Cost Ratio/NBCR), and internal rate of return (Internal Rate of Return / IRR).

Sektor kehutanan pada era desentralisasi serta implementasi paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat, memunculkan dilema baru bagi pengelolaan kawasan konservasi di daerah. Tuntutan masyarakat terhadap kawasan hutan sebagai lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan kegiatan pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan semakin tidak terkendali. Kawasan hutan konservasi yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia salah satunya adalah Taman Wisata Alam (TWA). Indonesia memiliki 122 (104 di darat dan 18 di laut) lokasi TWA dan empat diantaranya berada di Sumatera Barat (Dephut 2008). Empat lokasi TWA yang ada di Sumatera Barat, salah satunya adalah TWA Lembah Harau, yang merupakan salah satu potensi wisata di Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. TWA Lembah Harau ini ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 478/Kpts/Um/8/1979 Tanggal 2 Agustus 1979 dengan luas 27,5 Ha, dimana telah berubah status dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam (Dephut 2008). Untuk menanggulangi kerusakan fisik habitat dan sumber daya alam dari praktik pemanfaatan yang cenderung tidak terkendali, serta tetap terpeliharanya keberadaan dan kelestarian ekosistem dengan segenap fungsi utama kawasan, maka sangat diperlukan langkah-langkah strategis pengelolaan TWA Lembah Harau secara lebih terencana dan terpadu agar kepentingan antar sektor maupun antar pengguna (user/stakeholders) dapat terakomodasi terutama mencakup aspek perlindungan fungsi ekologis, aspek pemanfaatan terbatas dengan nilai ekonomi optimal, serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang dapat memberikan solusi dalam pengelolaan TWA Lembah Harau.