Penyerasian kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Utara

Abstract

The marine areas of North Sulawesi is fishing ground for local and foreign fishermen. Fish resources can offer a big profit; therefore, a policy is needed to control the fisheries so that the fish will not be repidly depleted, for example by banning the use of destruction technique that can harm the ecosystem, such as bombs and cyanide. Therefore, a fisheries management is needed. This study was aimed to evaluate the harmony of the policies in capture fisheries targetting regional income (PAD) and promoting conservation in the Province of North Sulawesi.

Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa adanya upaya harmonisasi sudah barang tentu akan menimbulkan masalah seperti benturan kepentingan antar lembaga stakeholder di bidang perikanan dan kelautan. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman-pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ketiganya sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Penelitian ini secara umum bertujuan penyerasian kebijakan perikanan tangkap melalui pendekatan asli daerah (PAD) dan konservasi di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan tujuan khususnya meliputi: (1) mengidentifikasi dan menganalisis tumpang tindih peraturan perundang-undangan; (2) mengidentifikasi dan menganalisis kkonflik pemanfaatan sumberdaya perdagangan; (3) mengidentifikasi dan menganalisis ketidakserasian kinerja penegakan hukum (Polri, TNI-AL, P2SDKP) dan Konservasi; (5) mengidentifikasi kebijakan dan strategi pendapatan daerah (PAD) dan konservasi.