Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pdrb, Dan Upah Rill Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sumatera Barat

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah dari masa ke masa. Permasalahan ini menjadi penting dan urgent mengingat erat kaitannya dengan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode 2005-2010 di Provinsi Sumatera Barat ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat dan pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat serta besarnya pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai strategi kebijakan yang optimal untuk mengurangi tingginya pengangguran di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS tahun 2005 – 2010 yang meliputi data Pengeluaran Pemerintah, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), dan Upah Riil. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda data panel dengan fixed effects model. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah rill. Ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Variabel yang paling tinggi pengaruhnya adalah PDRB dengan elastisitas 0,7612. Sementara upah riil memiliki elastisitas sebesar -0,6753. Sedangkan pengeluaran pemerintah menghasilkan elastisitas sebesar 0,2356. Dengan mengetahui karakteristik penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat, diharapkan pemerintah daerah Sumatera Barat lebih memperhatikan masalah ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah daerah Sumatera Barat hendaknya mendorong sektor pertanian dengan peningkatan teknologi pertanian yang tepat guna, menetapkan upah minimum sewajarnya dengan mempertimbangkan standar biaya hidup yang diikuti dengan skill dan produktivitas pekerja, serta menciptakan stimulus fiskal bagi perluasan tenaga kerja.