Desentralisation of Coastal Resources Management Area at Cove of Bone, Luwu Regency (Policy Studies and Stakeholder Analysis)

Abstract

Management of coastal in desentralitation era needs a strong policy by local government. To know preparedness the government this study was aimed to analysis several policy about coastal management area and analysis of stakeholder. Desentralisation coastal management area at cove of Bone Luwu regency. This study purpose to knows policy sides with and stakholder position, part, relation, importance and influences and to sharpen directive policy of coastal resources management at Luwu regency. Stakeholder analysis had done with indepth interview and cosioner. This study has been grouped to economic, ecologic and social factor, after than make a symbol or scoring to know side with of policy with maked the content analysis. Stakeholders analysis has showed of partisipation, realtionship, importance and influences. Perseption responden of coastal damage 53 percent mangrove plant has damaged, and 20 percent very damaged, 39 percent fishermen assumed coral reefs has damaged and 21 percent assumed very damaged. To analysis stakeholder, Key players are department of fishery and marine, regional development planning agency, local legeslatif department and private sector. Department of law is a Context setters. Environmental impact and control agency and fisherman are Subjects. Non government organization, community social organization, university and part of government are Crowd. In this study was aimed a weak relation of fisherman and social community had became a marginal position.

Pengelolaan Sumberdaya pesisir di era otonomi daerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya secara berkeadilan dan berkelanjutan. untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah maka dilakukan penelitian terhadap kebijakan dan stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberpihakan kebijakan dan posisi, peran, pengaruh dan kepentingan stakeholder, serta mencoba merumuskan arahan atau rekomendasi kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir di masa yang akan datang. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi dengan menganalisis peraturan dari tingkat pusat sampai daerah, selanjutnya melakukan analisis isi terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat. Analisis stakeholder dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner. Dari penilitian ini ditemukan bahwa substansi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 belum menjamin hak, tanggung jawab masyarakat, pengendalian kerusakan lingkungan dan kawasan perlindungan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah belum berpihak pada pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tingginya tingkatan kerusakan sumberdaya pesisir yang mencapai rata-rata diatas 50.0 persen menandakan pentingnya untuk segera melakukan pembaruan kebijakan. Stakeholders kunci (Key players) adalah DKP, Bappeda, DPRD dan Swasta.