Analisis pola dan kelayakan kemitraan antara Petani Hutan Rakyat dengan PT. Bina Kayu Lestari Group di Tasikmalaya Jawa Barat

Abstract

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam hayati bangsa Indonesia yang menjadi aset berharga dalam mendatangkan devisa bagi negara, sehingga dapat memberi kontribusi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Keadaan hutan alam yang sudah sangat memprihatinkan, membuat hutan alam tersebut tidak dapat terus menerus dieksploitasi. Namun dipihak lain tuntutan pasar akan kebutuhan kayu semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah industri pengolahan kayu pun di dalam negeri baik primer maupun sekunder, yang tercatat saat ini hampir 2.000 unit, yang didominasi oleh industri kayu lapis dan penggergajian. Nilai ekspor barang kayu dan hasil hutan lainnya pada tahun 2009 sebesar U$ 2.340,2 juta atau 15,9% dari seluruh nilai ekspor Indonesia (Depdag, 2010). Dari nilai ekspor tersebut sebesar Rp 1.655.295 juta (6,9%) disumbang dari industri pengolahan kayu skala kecil dan menengah. Sedangkan sisanya sebanyak 93,1% oleh industri skala besar. Industri kayu di Indonesia saat ini banyak mengalami kekurangan bahan baku terutama kayu bundar, karena pasokan bahan baku terutama dari hutan alam terus menurun. Kebutuhan bahan baku berupa kayu pada tahun 2010 sekitar 40 juta m3 (Nurrochmat 2010). Namun berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK. 235/IV-BPHA/2009, tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2010 yang berasal dari hutan alam sebesar 9,1 juta m3. Kesulitan yang dialami industri dalam memenuhi bahan baku menjadi salah satu pemicu maraknya penebangan dan perdagangan kayu secara illegal di Indonesia. Dampak negatif dari kondisi ini antara lain tutupnya perusahaan-perusahaan pengolahan kayu, rusaknya hutan beserta ekosistem di dalamnya dan makin besarnya tekanan dunia internasional terhadap manajemen hutan dan produk hasil hutan dari Indonesia.