Pengembangan kebijakan pembayaran jasa lingkungan dalam pengelolaan air minum: studi kasus DAS Cisadane Hulu

Abstract

Paradigma ecocentrisme dalam pembangunan dimaksudkan untuk menjamin kelestarian sumberdaya air di masa depan untuk generasi mendatang. Pengelolaan air minum berkelanjutan merefleksikan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus mendapat perhatian dari multi-stakeholders. Dalam ekonomi lingkungan mengenal variasi kompensasi atau compensating variation (CV) terjadi pada level kegunaan awal dimana kondisi lingkungan dengan kegunaan dan manfaatnya cenderung masih lebih tinggi sebagai penilaian jasa lingkungan berdasarkan pada kesediaan orang untuk membayar (WTP) jasa lingkungan yang lebih baik, sementara itu untuk variasi ekuivalen atau equivalent variation (EV) yang dievaluasi pada level kegunaaan akhir dimana kegunaannya dengan kondisi lingkungannya cenderung mendekati nilai nol sebagai kesediaan menerima pembayaran (WTA) bila diperoleh jasa lingkungan yang lebih inferior atau lebih buruk. Dalam hal lingkungan menjadi lebih buruk, maka perlu adanya kompensasi berupa kebijakan pembayaran jasa lingkungan (PJL) terhadap pemanfaat jasa lingkungan (users pay principle) sebagai pilihan dan implikasi kebijakan dalam pengelolaan air minum terpadu.