Strategi pengembangan kinerja perizinan usaha penangkapan ikan

Abstract

Tonase kapal atau GT digunakan dalam beberapa jenis perizinan teknis kapal ikan yang diterapkan oleh Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Hasil penelitian Purbayanto et al. (2004) menyebutkan terdapat beberapa kendala yang timbul di lapangan dalam penetapan pungutan dengan menggunakan tonase. Kasus tersebut antara lain perbedaan ukuran GT kapal pada dokumen kapal dengan ukuran GT kapal yang sesungguhnya. Cek fisik atau pengukuran ulang GT kapal merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengantisipasi penyimpangan ukuran GT atau keraguan terhadap ukuran GT kapal, tetapi pengukuran GT menjadi suatu hal yang sulit apabila kapal berada pada kolam pelabuhan, sehingga perhitungan GT menjadi tidak akurat. Akibat dari kasus penyimpangan ukuran GT adalah ketidakakuratan penetapan nilai pungutan perikanan yang menyebabkan kerugian baik di pihak Negara atau pengusaha. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 50/MEN/2008 tentang produktivitas memutuskan bahwa produktivitas kapal penangkap ikan merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan :1) ukuran tonase kapal; 2) jenis bahan kapal; 3) kekuatan mesin kapal; 4) jenis alat penangkap yang digunakan; 5) jumlah trip operasi penangkapan per tahun; 6) kemampuan tangkap rata-rata per trip; dan 7) wilayah penangkapan. Dalam perhitungan pungutan yang ditetapkan yaitu Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), faktor yang digunakan adalah nilai GT dan produktivitas berdasarkan jenis alat tangkap, sedangkan Purbayanto et al. (2004) menyatakan bahwa produktivitas suatu kapal ikan diwakili oleh besarnya ukuran palka pada kapal tersebut.