Kajian berbagai alternatif perencanaan pengelolaan DAS Cisadane menggunakan model SWAT

Abstract

Pengelolaan DAS di Indonesia dimulai tahun 70-an yang diimplementasikan dalam bentuk proyek reboisasi - penghijauan dan rehabilitasi hutan - lahan kritis. Proyek pengelolaan DAS pertama kali, tahun 1973 berupa Proyek Solo Upper Watershed Management and Upland Development di DAS Bengawan Solo bantauan FAO/UNDP. Proyek pengelolaan DAS yang sedang gencar dilaksanakan akhir-akhir ini oleh pemerintah sejak tahun 2003 di bawah Departemen Kehutanan adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL). Pada kenyataannya, kondisi DAS di Indonesia semakin rusak berdasarkan jumlah DAS proritas yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum No : 19 tahun 1984 – No: 059/Kpts-II/1984 – No : 124/Kpts/1984 tanggal 4 April 1984 tentang penanganan konservasi tanah dalam rangka pengamanan DAS prioritas, dari 458 DAS yang ada di Indonesia terdapat 20 DAS super prioritas (prioritas I) menjadi 37 tahun1992. Pada tahun 1999, berdasarkan SK Menhut No. 284/Kpts-II/99 tanggal 9 Mei 1999 tentang penetapan urutan prioritas DAS, jumlah DAS prioritas I meningkat menjadi 60 DAS .