Penataan Kelembagaan Redistribusi Kepemilikan Lahan Hutan dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan dan penguasaan sumberdaya hutan berdasarkan UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dan dijabarkan dalam PP No.21/1970 tentang HPH dan HPHH jo PP No. 18/1975 telah menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Di sisi lain, pengaturan dan pengelolaan hutan negara tersebut pada kenyataannya telah menghilangkan hak-hak masyarakat adat (hak ulayat) yang telah berlangsung turun-temurun. Keadaan ketidakpastian hak-hak (uncertain property right) menyebabkan proses kemiskinan masyarakat pedesaan di dalam/sekitar hutan, karena masyarakat tidak memiliki lagi hak untuk memperoleh sumber pendapatan yang biasa diperoleh dari sekitar tempat tinggal mereka. Oleh karena itu perlu dikaji kebijakan penataan kelembagaan redistribusi kepemilikan lahan hutan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan; bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan lahan hutan pada masyarakat pedesaan di dalam/sekitar hutan; bagaimana dampak ekonomi sektor kehutanan terhadap pengembangan wilayah dan sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tingkat konsumsi rumah tangga serta profil ketenagakerjaan wilayah.