Dinamika spasial penggunaan lahan di kabupaten katingan dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Abstract

Kebijakan otonomi daerah yang berlandaskan UU No. 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang sangat besar pada daerah untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya daerahnya. Sebagai konsekuensinya daerah harus mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian pemanfaatan sumber daya wilayah yang dimilikinya. Kota Palangka Raya sejak berdiri tahun 1957 hingga tahun 2000 menunjukkan perkembangan yang lambat akibat belum terbangunnya sarana transportasi darat dan udara yang memadai. Sejak dibangunnya sarana transportasi darat dan udara yang baik menjelang tahun 2000 terjadi perkembangan Kota Palangka Raya yang pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat serta perubahan prioritas-prioritas pembangunan yang membawa dampak pada perubahan penggunaan lahan. Perkembangan Kota Palangka Raya yang cukup pesat sejak tahun 2000 membawa pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya termasuk Kabupaten Katingan yang merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 2002 dan terletak berbatasan dengan ibu kota provinsi.