Pelayanan Pada Nasabah dan Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada LPN Panampung, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat)

Abstract

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan maka diperlukan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu usaha pemerintah adalah menyediakan prasarana ekonomi tempat penyedia modal bagi masyarakat. Tetapi jangkauan nasabah yang dilayani oleh lembaga kredit formal seperti BRI Unit Desa masih lebih banyak menjangkau masyarakat golongan menengah ke atas di pedesaan. Untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah di pedesaan, pemerintah daerah mengembangkan lembaga keuangan non bank di pedesaan. Seperti umurnnya hambatan pengembangan lembaga keuangan non bank, lembaga ini tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang pada masa itu. Keluarnya Pakto 27 tahun 1988 membuka peluang dan kesempatan bagi lembaga keuangan non bank untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat .