Estimasi Nilai Pajak Lingkungan Industri Kembang Gula dengan Pendekatan Polluter Pays Principle ( Studi Kasus : PT Sweet Candy Indonesia, Kabupaten Bogor )

Abstract

Industri sebagai salah satu kegiatan ekonomi berdampak pada keadaan sumberdaya yang diekstraksi dan sistem lingkungan yang ada. Industrialisasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi, namun juga melahirkan beberapa masalah lingkungan seperti terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, karena setiap kegiatan industri menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Isu penetapan pajak lingkungan saat ini akan semakin menarik sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-Undang tersebut menyetujui adanya instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan, dan pajak lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi. Penetapan pajak lingkungan harus didesain dengan matang yang dapat mencerminkan keadilan. Penetapan pajak lingkungan harus didasarkan atas prinsip siapa yang mencemari harus membiayai aktivitas pengelolaan lingkungan (Polluter Pays Principle/ P3).