Penentuan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Tingkat Perkembangan Kecamatan dan Potensi Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)

Abstract

Pembangunan Nasional Indonesia, setidaknya dalam 2 tahap jangka panjang, dipenuhi oleh kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, seperti urban biased, sentralistik, tidak/kurang memperhatikan potensi wilayah, dan seringkali memperhatikan pihak-pihak tertentu saja. Implikasi dari kebijakan yang salah arah tersebut antara lain terjadi kebocoran regional, ketimpangan spasial, sektoral, individual/kelompok, dan ketidaksesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kesalahan pembangunan masa lalu harus dinetralkan melalui paradigma baru pembangunan, yaitu pemerintahan yang terdesentralisasi (pelaksanaan otonomi daerah), pembangunan yang harus memperhatikan segala aspek (ekonomi dan non ekonomi), dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Dan, sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dituntut kesiapan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan di daerah serta kemandirian dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Di sinilah pentingnya penelitian yang dapat menghasilkan suatu model penentuan prioritas pembangunan yang tepat dan terarah sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada. Tujuan penelitian secara umum adalah memberikan gambaran tentang tingkat perkembangan dan potensi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangkalan dan selanjutnya menentukan prioritas pembangunan berdasarkan gambaran tersebut.