Analisis Penyusunan Model Pengelolaan Sumberdaya Laut: Tinjauan Sosiologi Dan Kelembagaan Di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu

Abstract

Menentukan model pengelolaan sumberdaya laut di daerah dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kelembagaan merupakan salah satu langkah meminimalisasi bias rezim pengelolaan sentralistis. Pertimbangan dilakukannya penelitian di Kelurahan Pulau Panggang adalah melihat degradasi sumberdaya laut akibat pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan analisis sosial untuk mengkaji kondisi sosial yang di Kelurahan Pulau Panggang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari kearifan lokal dan aturan-aturan pusat yang berlaku di Kelurahan Pulau Panggang serta permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, menganalisis pengaruh struktur sosial (jaringan sosial dan stratifikasi sosial) terhadap perilaku nelayan, menyusun model pengelolaan sumberdaya laut di Kelurahan Pulau Panggang serta mekanisme pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim pengelolaan berbasis pada pemerintah pusat yang diberlakukan selama ini di Kelurahan Pulau Panggang tidak partisipatif dalam proses perencanaan dan pembuatan aturan. Hal ini menyebabkan kurang terinternalisasinya aturan-aturan tersebut dalam masyarakat Kelurahan Pulau Panggang, sehingga kurang menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya alam. Pengelolaan berbasis pada pemerintah pusat membutuhkan biaya transaksi yang sangat besar dalam pelaksanaannya, sehingga pengawasan dan penegakan hukum sulit dilakukan. Akibatnya sering terjadi pelanggaran di laut, baik dalam bentuk kegiatan yang merusak {destructive fishing) seperti pemboman dan praktek jaring kolor {purse seine) serta kegiatan terlarang {illegal fishing) seperti menangkap ikan di zona inti dan zona perlindungan. Pola pengelolaan sumberdaya lokal dipengaruhi oleh jaringan sosial dan stratifikasi sosial yang terbangun di masyarakat Kelurahan Pulau Panggang. Penelitian ini membuktikan bahwa jaringan sosial yang terbentuk antara tengkulak dan nelayan tidak bersifat eksploitatif. Sementara stratifikasi sosial yang terbentuk dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh dimensi ekonomi dibandingkan dimensi kehormatan dan kekuasaan. Stratifikasi terjadi karena akses yang berbeda terhadap sumberdaya laut. Pertambahan penduduk menyebabkan persaingan dalam mendapatkan sumberdaya, sehingga mendorong nelayan untuk meningkatkan akses terhadap sumberdaya. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Pulau Panggang, maka model pengelolaan sumberdaya laut untuk daerah ini adalah co-management, dengan mengutamakan peran dari Dewan Kelurahan. Tipe pengelolaan co-management untuk Kelurahan Pulau Panggang adalah tipe konsultatif dan advisory.