Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Abstract

Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengarah kepada ketidakmampuan nelayan untuk mempengaruhi pasar, kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan menjaga sumberdaya perikanan dari ancaman kerusakan lingkungan oleh pihak luar. Ini pada gilirannya akan tetap menjadikan nelayan (kecil) tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingannya karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap para pengambil kebijakan. Penelitian ini memadukan metode kualitatif dan kuantitatif yang melihat seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Desa Gebang Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi politik diukur dari sejumlah indikator yang menggunakan skala Likert. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya secara kuantitatif diukur dengan menggunakan angka korelasi Spearman (r). Partisipasi politik nelayan Desa Gebang Mekar untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan adalah rendah. Jika dibandingkan dengan bakul terdapat perbedaan yang nyata, dimana bakul besar memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Hingga disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi berakibat pada perbedaan tingkat partisipasi politik. Ada tiga faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik nelayan Desa Gebang Mekar. Faktor tersebut yaitu: anggapan dari masyarakat bahwa politik itu tabu, keterbatasan waktu nelayan bagi kegiatan-kegiatan non ekonomis, dan rendahnya pengalaman berorganisasi nelayan. Sementara untuk karakteristik sosial individu nelayan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka. Agar nelayan memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan perlulah dilakukan pendidikan politik terhadap mereka hingga mereka menyadari hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik dimaksud dapat dilakukan melalui organisasi politik dan kemasyarakatan, ataupun pihak perguruan tinggi. Hal ini tentunya dilakukan sejalan dengan peningkatan pendapatan.