Modernization without Development in Rural Java

Abstract

san Tulisan Tulisan ini menjelaskan bagaimana model pembangunan pemerintah melalui program percepatan produksi dan mekanisasi pertanian (modernisasi) menyebabkan beragam masalah. Modernisasi tanpa dibarengi dengan pembangunan masyarakat, menjadikan masyarakat masuk ke dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam. Pada 1984, intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras (swasembada), tetapi dampaknya tidak dirasakan oleh seluruh petani. Kelompok petani kecil seperti petani gurem yang tidak memiliki tanah dan juga buruh tani, tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, bahkan cenderung semakin terpinggirkan. Di sisi lain, program intensifikasi di atas kepemilikan lahan yang sempit, tidak cukup untuk petani bertahan hidup, terutama pada lahan pertanian tanpa irigasi. Hal inilah yang kemudian menjadikan Sajogyo menyebut kritik atas program-program pembangunan pemerintah sebagai modernization without development. Studi naskah ini dilakukan di desa-desa di Jawa yang menerima program intensifikasi pertanian, dengan mengolah data survei BPS tentang kepemilikan lahan dan panen yang dihasilkan dari lahan tersebut. Dalam survei yang dilakukan, menampilkan data-data kepemilikan tanah petani di Jawa sebanyak 52% memiliki tanah di bawah 0,5 hektar dan 21% memiliki tanah di atas 1,0 hektar, dengan rata-rata kepemilikan seluas 0,71 hektar (1 bau). Berdasarkan sensus tahun 1963; 59% mengelola lahan mereka sendiri, 34% mengelola lahan milik sendiri ditambah lahan lain dengan cara menyewa atau bagi hasil dan lainnya, 6% mengelola lahan sepenuhnya bukan milik sendiri. Hal Ini menunjukan bahwa pertanian tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki tanah, tetapi juga yang tidak memiliki tanah. ...