Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Penerapannya

Abstract

Tulisan ini mengupas sejarah ilmu-ilmu sosial di Indonesia sebagai alat untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dan membina pembangunan. Sajogyo membagi bahasannya mengikuti periode masa kolonialisme Belanda hingga masa awal kemerdekaan, sebelum memungkasinya dengan refleksi perjalanan Proyek Survei Agro-Ekonomi (SAE), yang ia pimpin di awal masa Orde Baru. Di dalamnya, Sajogyo menyajikan ilmu-ilmu sosial, metodologi survei dan statistika, hubungan keduanya dengan kekuasaan yang berkepentingan (baca: negara dan pelaku bisnis), sekaligus kaitannya dengan geliat pembangunan pedesaan di negara yang baru lepas dari penjajahan. Pada masa kolonial, ilmu sosial seperti Indologie dan adatrecht dikembangkan untuk memperkuat kebijakan pemerintah jajahan. Perkembangan ini melahirkan sejumlah pusat ilmiah di Belanda, seperti (a) universitas-universitas, khususnya Utrecht dan Leiden, (b) pusat-pusat pembinaan bidang kejuruan dengan saluran majalah-majalah, yang sebagian bersumber pada universitas tersebut, (c) pusat arsip di pusat-pusat kekuasaan perekonomian yang berbentuk perusahaan-perusahaan besar modal swasta asing Belanda. Setelah merdeka, usaha membina pengembangan pedesaan melahirkan kebutuhan akan ilmu-ilmu sosial praktis untuk memperlancar proses pembangunan melalui “penyuluhan”. Masalah-masalah pembangunan ini memunculkan pembentukan banyak kementerian dengan bidang masalah dan kebijakan masing-masing, dan dengan pusat ilmiah sendiri-sendiri. Pusat-pusat ilmiah lain, terutama yang bekerja untuk melakukan survei dan pemetaan masalah sesuai fokus masing-masing, turut bermunculan. Baik itu pusat kajian di universitas maupun badan-badan ilmiah di perusahaan perkebunan atau asosiasi profesi. Dalam naskah ini, Sajogyo memberikan perhatian besar pada “metodologi” yang harus teruji benar, pada penelitian lintas disiplin yang merumuskan masalah pokok bersama beserta pemecahannya, bukan sendiri-sendiri. Ia juga menarik pembelajaran dari Proyek Survei Agro-Ekonomi (SAE). Dibentuk pada 1965 di bawah pimpinan Menteri Koordinator Pertanian, SAE bertugas untuk (1) meneliti dan melaporkan mengenai keadaan sumber-sumber pertanian dan masyarakat pedesaan, (2) menilai program-program pemerintah di bidang pertanian dan agraria. Dalam pelaksanaannya, karena masalah pertanian sangat luas, SAE berkolaborasi dengan Departemen dan Kompartemen lain seperti Dalam Negeri, Pekerjaan Umum (khususnya pengairan), dan Transmigrasi dan Koperasi. Tim Survei yang bekerja di dalamnya adalah para akademisi dari UGM, IPB dan Universitas Padjajaran, terutama dari fakultas ekonomi pertanian dan geografi. Sedangkan asisten lapangan terdiri dari mahasiswa doktoral kampus-kampus tersebut. Pada waktu itu, hasil penelitian SAE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961-1969) dan rencana pembangunan kelanjutannya.