Indikator Pemerataan Pendapatan Dan Pemilikan

Abstract

Tulisan ini menelaah kembali sistem "Indikator Kesejahteraan Rakyat" (InKesRa) dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional Indonesia, khususnya kebijakan "Delapan Jalur Pemerataan" yang berlaku sejak Repelita III. Fokus utama makalah ini adalah mengevaluasi sejauh mana data statistik yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) mampu memotret realitas ketimpangan pendapatan dan kepemilikan aset di masyarakat. Sajogyo mengkritisi kecenderungan data agregat yang sering kali mengabaikan nasib golongan berpenghasilan rendah seperti nelayan, buruh tani, dan petani penggarap. Dalam kerangka pemikiran “delapan jalur pemerataan”, terdapat lima jalur yang berada dalam satu mata rantai untuk merinci apa saja yang menentukan pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih merata, yaitu (1) peluang berusaha dan bekerja, (2) tingkat pendapatan, (3) pangan, sandang, perumahan, (4) pendidikan dan (5) kesehatan. Sementara itu, tiga jalur lainnya merupakan metode untuk mencapai kelima pemerataan tersebut, yaitu (6) peran serta masyarakat, (7) pemerataan antar-daerah, dan (8) ketertiban hukum. BPS belum menopang tujuan GBHN lewat penyajian laporan InKesRa dalam hal data pemerataan pembangunan berdasarkan klasifikasi golongan berpenghasilan rendah. Melalui analisis data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE/SAM) dan studi kasus seperti penelitian Keuning mengenai distribusi pendapatan di sektor pertanian, Sajogyo menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang tajam. Sebagai contoh, distribusi hasil usahatani antara petani pemilik lahan luas dengan petani gurem menunjukkan kesenjangan hingga 36 kali lipat setelah memperhitungkan sistem sewa/sakap (bagi hasil). Makalah ini juga membahas metodologi pengukuran ketidakmerataan oleh R. Downey pada aspek non-pangan, seperti perumahan dan kepemilikan barang rumah tangga, menggunakan klasifikasi sosial-ekonomi yang lebih rinci.