Dari Ilmu Sosio Ekonomi ke Sistem Perekonomian Pancasila

Abstract

Di dalam upaya Mubyarto mengembalikan "economics" ke "political Economy" (nama yang diberikan para perintisnya di Barat), baiklah kita membedakan antara Ilmu Ekonomi Sosial (atau Ekonomi Politik) dan Sistem Perekonomian Pancasila, suatu pedoman kebijaksanaan bagi pelaku makro, plus bagi penyelenggara Negara di tingkat makro (nasional, global) maupun meso (lokal). Dalam hal mengembangkan ilmu, jelas imbauan Mubyarto akan bantuan yang tidak semata-mata mendasarkan pada asumsi dasar "homo ekonomikus". Asas moral yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi, maupun bagi Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Rakyat yang memilihnya tiap 5 tahun sekali. Dalam mengembangkan Sistem Perekonomian Pancasila, pedoman bagi pelaksanaan Demokrasi Politik (Perwakilan dan Musyawarah), mesti diperhitungkan, terpusat pada pemerataan peluang berusaha dan bekerja bagi semua lapisan dan golongan. Di satu pihak ada pengusaha petani dan bukan petani, bermodal kecil, sedang, dan besar, sampai sangat besar. Di lain pihak ada buruh (termasuk buruh tani), pekerja dan karyawan. Bagaimana pemerintah maupun tiap-tiap pelaku ekonomi itu bekerja sama satu sama lain, di dalam iklim usaha dan iklim bekerja yang pantas dinilai berasas "kekeluargaan", sesuai cita-cita Pancasila? ...