The Agro-Economic Survey: A Case Study Of Applied Research In Indonesian Agricultural Development Efforts.

Abstract

Kondisi pendidikan tinggi dan riset sangat terbatas pada masa kolonial. Waktu itu pusat studi sosiologi, ekonomi, dan pertanian tropis berada di Belanda, bukan di Indonesia. Pasca-kemerdekaan, khususnya sejak tahun 1950-an, universitas-universitas di Indonesia mulai memproduksi lulusan yang mampu melakukan studi lapangan secara mandiri. Studi-studi universitas ini dilangsungkan pula di pedesaan dan kota untuk mengetahui situasi dan masalah di tapak. Masa 1950-an merupakan periode ekspansi agensi pemerintah, di mana birokrasi memasuki berbagai sektor dan isu. Misalnya, pendidikan, kesehatan masyarakat, pertanian, industri dan lain sebagainya. Seiring waktu, staf pemerintah bergeser ke posisi atas dan posisi menengah ke bawah pun kosong. Beberapa kementerian lantas membuka sekolah pengkaderan khusus untuk merekrut staf baru, tanpa menunggu lulusan perguruan tinggi. Pembentukan Kementerian Perguruan Tinggi pada 1962 memberi dorongan pada universitas untuk mengambil bagian dalam pengembangkan penelitian dan kerja praktik, selain pengajaran. Setelah Repelita Pertama (1956-1960), politisi menyiapkan rencana delapan tahun (1961-1968) untuk mencari dukungan dalam usaha penelitian. Oleh karena itu, Kementerian Riset Nasional terbentuk. Tugas kementerian ini adalah membuat kelembagaan riset, dewan riset di isu sosial-ekonomi dan kebudayaan. Pada banyak kasus, terutama di riset sosial, hambatan yang muncul adalah kurangnya sumber daya manusia. Dampak upaya peningkatan riset ini terhadap kebijakan belum terlihat jelas. Meski belum banyak terdengar hasil baiknya, ada satu kasus di mana tim Universitas Pertanian di Bogor (sekarang IPB University) mendapat akses pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Proyek pada tahun 1964/65 itu memungkinkan para peneliti ratuas petani di tiga desa di Jawa Barat, yang mengerjakan lebih dari 100 hektar, dengan intensifikasi padi bisa berhasil. Proyek ini menjadi prototipe bagi Bimbingan Massal (Bimas), sebuah program intensifikasi padi. Proyek-proyek penelitian ini menunjukkan pemerintah berupaya melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan. Kemudian, pada 1965 Agro-Economic Survey (AES) atau Survey Agro-Ekonomi (SAE) muncul sebagai lembaga penelitian terapan dalam mendukung upaya pembangunan pertanian di Indonesia. SAE didirikan melalui dekrit wakil perdana menteri bidang pembangunan ekonomi. SAE sebagai organisasi ad-hoc antar-kementerian untuk menilai sumber daya pertanian Indonesia dan mengevaluasi kebijakan agraria guna mendukung rencana pembangunan nasional (Rencana 8 Tahun dan kemudian Repelita I). Program SAE banyak melibatkan mahasiswa dan staf perguruan tinggi. Ketergantungan pada staf perguruan tinggi adalah “kebutuhan”, karena sumber daya manusia di kementerian belum mencukupi. Metode yang dipakai dalam riset SAE adalah problem surveys (survei topikal) yang berfokus pada investigasi mendalam terhadap masalah spesifik (seperti pemasaran, kredit, atau irigasi) daripada sekadar pengumpulan data statistik nasional yang bersifat umum. Secara struktur, riset SAE melibatkan kerja sama antara pembuat kebijakan (Dewan Kebijakan) dan akademisi universitas (Tim Kerja) untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Survei tersebut dilakukan di berbagai wilayah, tersebar di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi, dengan melibatkan staf fakultas dan mahasiswa pascasarjana dari pusat-pusat universitas di daerah. Secara singkat, hasil SAE merupakan evaluasi terhadap efektivitas program Bimas, struktur pemasaran karet rakyat, hingga respons petani terhadap proyek irigasi besar dan pembangunan waduk Jatiluhur.