Meningkatkan Martabat Petani Buruh

Abstract

Tulisan ini mengulas pemikiran dari Seminar "Peningkatan Martabat Petani Buruh" (1979) yang diselenggarakan oleh HKTI dan YTKI. Fokus utamanya adalah kelompok "petani buruh", yakni petani gurem (penguasaan lahan <0,5 ha) dan buruh tani tak bertanah yang hidup di sektor informal pedesaan. Menggunakan data Susenas 1976, Sajogyo mencatat bahwa di Jawa terdapat sekitar 75,6% rumahtangga pedesaan yang masuk kategori petani gurem dan tak bertanah, di mana 5,6 juta rumahtangga di antaranya hidup dalam kemiskinan. Dalam seminar itu, HKTI menggunakan istilah “petani buruh”, meski tak tercantum jumlah rumah tangga yang termasuk ke dalam kelompok itu. Sajogyo berasumsi petani buruh adalah mereka yang bekerja di sektor informal, sedangkan petani gurem dan buruhtani bekerja di perkebunan besar atau perusahaan kehutanan yang termasuk sektor formal. Mereka adalah orang-orang yang belum terjangkau oleh Undang-undang Bagi Hasil dan peraturan mengenai hubungan kerja. Data Susenas tahun 1976 juga tidak cukup untuk merumuskan masalah pertanian. Di Jawa, bidang pencarian nafkah berganda pada umumnya ada di rumah tangga pedesaan. Maka petani gurem (lahan kurang dari 0.5 hektar) dan rumah tangga tak bertanah yang tergolong miskin menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian serius. Sebanyak kurang lebih 66% rumah tangga tak bertanah dan miskin melakukan pekerjaan sebagai buruh atau menjual jasa lainnya. Dari data di seminar itu, terdapat jutaan rumah tangga miskin di Jawa. Namun data mereka tidak membicarakan pula masalah kemiskinan di daerah kota. Seminar itu menyebutkan berbagai masalah yang menyebabkan golongan petani buruh miskin dan rendah martabatnya. Masalah itu antara lain masalah struktural (peningkatan penduduk, distribusi penguasaan tanah yang makin timpang, peluang kerja di luar pertanian yang jauh belum memadai), masalah kelembagaan (terutama dalam hal pola penguasaan tanah), masalah sosial budaya (ketergantungan anak-buah dari bapak panutan) dan kebijaksanaan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan belum menjangkau golongan petani buruh di desa. ...