Mengatasi Masalah Agraria Kita

Abstract

Tulisan ini merupakan catatan kritis Sajogyo mengenai kemelut agraria di Indonesia pada awal dekade 1980-an. Sajogyo membedah masalah agraria melalui tiga sudut pandang utama: a) pola penguasaan sumber daya alam dan teknologi termasuk hak atas tanah dan ragam satuan produksi pengolahan; b) pola pemanfaatan tenaga kerja, termasuk mengenai peluang bekerja dan berusaha; c) serta pola distribusi barang, jasa dan hasil pemanfaatan kedua pola sebelumnya. Sajogyo kemudian menyajikan perbandingan struktur agraria antara sektor pertanian rakyat, perkebunan besar (negara dan swasta), serta kehutanan. Data yang dipaparkan menunjukkan ketimpangan ekstrem, terutama di Jawa, di mana rata-rata luas satuan usaha tani hanya 0,62 hektar dan terdapat 5,7 juta rumahtangga petani gurem (<0,5 ha). Sajogyo menyoroti nasib 5,6 juta rumah tangga "buruhtani" miskin di Jawa (38% penduduk desa) yang hidupnya bergantung pada peluang kerja dari lapisan petani atas yang terbatas jumlahnya. Dengan struktur agraria yang timpang itu, lantas antara siapa terdapat masalah agraria? Tulisan ini mempertanyakan efektivitas birokrasi pemerintah yang monolitik dalam menjalankan agenda landreform dan menekankan perlunya ruang pengorganisasian bagi petani dan buruh tani guna memperjuangkan keadilan sosial. Dengan pandangan yang monolitik, maka sejauh mana agenda landreform bisa berhasil jika mengandalkan birokrasi pemerintah saja? Sistem yang terlalu bergantung pada pemerintah hanya akan mengurangi peluang berpartisipasi para petani dan buruhtani.