Strategi Pemanfaatan Perikanan Demersal di Perairan Utara Jawa Tengah

Abstract

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 di Laut Jawa merupakan perairan yang telah dimanfaatkan secara intensif sebagai penopang utama mata pencaharian nelayan pesisir utara pulau Jawa, khususnya untuk penangkapan ikan demersal. Setelah trawl dilarang, nelayan memodifikasinya menjadi cantrang, dogol, dan arad yang pada dasarnya serupa dengan trawl skala kecil dan tergolong kurang ramah lingkungan. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap ikan demersal mendorong peningkatan dan intensifikasi upaya penangkapan yang semakin sulit dikendalikan seiring bertambahnya ukuran kapal, alat tangkap, serta frekuensi melaut. Isu mengenai pengelolaan ikan demersal di Jawa Tengah, khususnya di Tegal dan Rembang, menjadi semakin kompleks akibat penggunaan cantrang yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial-ekonomi, sehingga diperlukan langkah pengelolaan yang konkret dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan menyusun strategi pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah dengan bantuan pendekatan analisis DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Response). Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara yaitu: (1) Mendeskripsikan kondisi eksisting perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah; (2) Menggunakan pendekatan DPSIR dalam pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah untuk: a. Mengidentifikasi dan prioritasi permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah; b. Menentukan faktor pemicu dan tekanan yang menjadi sebab permasalahan pada perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah; c. Memproyeksikan impact dari permasalahan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah; (3) Menentukan response dari permasalahan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah; dan (4) Merancang langkah-langkah strategis untuk implementasi pengembangan pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah. Perikanan demersal di Tegalsari dan Tasikagung didominasi oleh cantrang yang secara ekonomi produktif dan berkontribusi besar bagi perekonomian pesisir. Namun, dominasi ini menimbulkan tekanan biologis berupa tingginya tangkapan ikan berukuran kecil, indikasi overcapacity pada beberapa periode, serta potensi penurunan stok sumber daya. Selain itu, penggunaan cantrang memicu konflik dengan nelayan tradisional akibat perbedaan teknologi dan dampak lingkungan, yang diperparah oleh lemahnya dan tidak konsistennya penegakan regulasi. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan koordinasi, data, dan akses permodalan yang adil masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan demersal yang berkelanjutan. Identifikasi dan prioritasi permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah menunjukkan sejumlah isu krusial yang perlu segera ditangani untuk menjamin keberlanjutan sumber daya. Permasalahan pada perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah dipicu oleh berbagai faktor dan tekanan yang saling berkaitan. Jika pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah tidak segera diperbaiki, dampaknya akan berupa penurunan stok ikan, hilangnya mata pencaharian nelayan kecil, melemahnya ekonomi pesisir, meningkatnya konflik, serta terancamnya ketahanan pangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan demersal di wilayah Utara Jawa Tengah perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang ada. Dengan berpedoman pada kerangka DPSIR yang mencakup aspek teknologi, biologi sumber daya, ekonomi-sosial, serta sistem kelembagaan, teridentifikasi diperoleh enam tindakan dalam bentuk respon untuk penataan ulang perikanan demersal di kawasan utara Jawa Tengah. Keenam respon tersebut selanjutnya menghasilkan enam belas rencana strategis pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah, yaitu: (1) Konversi cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan, seperti jaring tarik berkantong, jaring tarik dasar selektif atau pancing ulur; (2) Bantuan teknis dan percontohan langsung oleh penyuluh perikanan; (3) Penelitian dan pengembangan teknologi tangkap lokal sebaiknya bekerja sama dengan nelayan untuk merancang alat tangkap yang sesuai kondisi setempat ; (4) Mewajibkan nelayan menggunakan alat tangkap yang dilengkapi dengan VMS (Vehicle Monitoring System) atau e-logbook untuk mempermudah pengawas dalam melakukan pemantauan; (5) Penetapan kuota tangkap berdasarkan data stok ikan (scientific-based); (6) Zonasi wilayah tangkap; (7) Musim penutupan aktivitas penangkapan (closed season) untuk masa pemijahan ikan demersal; (8) Penerapan prinsip ekosistem dalam pengelolaan perikanan (EAFM); (9) Bantuan modal bergulir untuk alat tangkap alternatif dan diversifikasi usaha (misal budidaya ikan, olahan hasil laut); (10) Peningkatan kapasitas SDM nelayan, pelatihan keterampilan alternatif dan manajemen keuangan; (11) Perlindungan sosial dan asuransi nelayan; (12) Mediasi dan fasilitasi konflik antarkelompok nelayan (cantrang versus non-cantrang); (13) Penguatan Forum Pengelolaan Perikanan Daerah (FPPD) yang melibatkan pemerintah, nelayan, LSM, dan akademisi; (14) Penyusunan satu peta zonasi dan data perikanan lintas lembaga; (15) Desentralisasi pengawasan perikanan ke level kabupaten/kota berbasis komunitas dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga terkait; dan (16) Penguatan koperasi dan kelompok nelayan agar bisa menjadi mitra pengelola sumber daya. Dan dari enam belas rencana strategis tersebut diperoleh sembilan puluh tiga rencana aksi yang tercakup dalam empat aspek pengelolaan perikanan demersal di perairan utara Jawa Tengah.