Studi Potensi Dan Pengembangan Rutan Rakyat Sengon Di Kabupaten Garut

Abstract

Keheradaan hutao rakyat bermanfaat da1arn memenuhi kebutuhan kayu, khususnya kayu bangunan. Selain itu hutan rakyat telah memberikan peran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup seperti pencegahan erosi, penangkap emisi gas CO2 dan pemeliharaan keanekarngaman hayati. Perkembangan hulan rakyat dari tahun ke tahun semakin berkembang, hal mi dapat terlihat dengan meningkatnya luas hUIan rakyat. Akan tetapi perkembangan ini tidak disertai peningkatan pendapatan petani. Kontribusinya masih keei) dibandingkan pendapatan dari pertanian dan perdagangan. Anggapan ini didasari atas belurn kontinyunya hasil hutan rakyat terhadap pendapalan petani. Petani cendemng menebang pohon pada daur yang tidak optimal yang disebabkan desakan ekonomi rumah tangga petani. Selain ltu masih terdapatnya kebiasaan-kebiasaan petani dalam mengusahakan hutao rakyat yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip silvikultur. Melihat permasalahan tersebut, studi ini mencoba mengetahui potensi untuk selanjutnya merumuskan suatu konsep pengembangan butan rakyat yang dapat menjamin, kesinambungan hasil butan rakyat dan dapat diterapkan oleh petani. Penehtian ini dilakukan di Kabupaten Garut mengingat kondisi hutan rakyat di Kabupaten Garut saat ini belum berkembang. Wilayah penelitian terbagi menjadi riga kecamatan yaitu Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Malangbong. Dari setiap kecamatan contoh tersebut dipihh riga desa, selanjutnya dari masing-masing desa dipilih 10 orang petani hUIan rakyat. Total petani hulan rakyat yang terpilih sebanyak 90 orang pelani. Pengambilan keseluruban data yang diperlukan dalam studi ini dilakukan dengan studi pustaka dan sUIVey lapangao. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengelolaan hutan rakyat di wilayah penelitian dilakukan wawancara terbadap 90 petani huta" rakyat yang meliputi kondisi 50sial ekonomi dan kondisi pengusahaan hutan rakyat. Kondisi sosial ekonomi petaoi hutan mkyat meliputi umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, besarnya pendapatan, luas dan status pemilikan hutan rakyat. Usaha hulan rakyat pada umumnya masih dilakukan oleh penduduk golongan tua, sedangkan penduduk golongan muda umurnnya lebih memilih menjadi pedagang dan buruh bangunan. Tingkat pendidikan petani hulan rakyat pada umumnya berpendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar (SD). Usaha hutan rakyat masih merupakan usaha sampingan, urnurnnya petaoi hutan rakyat lebih memperhatikan tanaman tumpang sari. Hal ini disebabkan tanaman tumpang sari dapat memberikan hasil yang kontinyu dan mempunyai jangka waktu yang pendek. Tanaman sengon bagi mereka dianggap sebagai tabungan. Petani hutan rakyat mempunyai pendapatan yang relatif keei] rnenyebabkan petani belwn optimal dalam mengusahakan hutao rakyatnya terutama untuk tanaman pokok. Petani akan mencari pendapatan lain di luar hutan rakyat dan mengesampingkan usaha hutan rakyat ini. Dalam pengusahaan hutan rakyat petani menghadapi kendala yaitu luas laban yang relatif sempit sehingga petani akan mengoptimalkan penggunaan laban yang berakibat timbulnya konflik penggunaan lahan. Kondisi pengusahaan hutan rakyat meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran dan kebijakan. Umumnya petani hutan rakyat tidak menggunakan jarak tanam, sebagai dampak dan optimalisasi penggunaan lahan. Penanaman sengon wnwnnya menggunakan sistem tumpang sari. Cara memperoleh bibit, petani hutan rakyat umumnya mernperoleh bibit dari cangkok, permudaan alami dan membeli Sedangkan dalam hal pemehharaan umwnnya dilakukan secara sederhana meliputi penjamngan dan pemupukan. Masalab yang dihadapi saat ini adalah pengendalian hama penggerek yang menyerang sebagian besar pohon sengon milik petani. Dalam hal pemanenan wnumnya petani tidak memiliki keteraturan dalam menentukan jumlah pohon yang ditebang dan ditanam. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan petani yang lebih banyak bersifat insidenti1. Untuk mengatasi masalah ini digunakan suatu konsep pengaturan hasil yaitu metode jumlah batang yang dapat diterapkan dengan mudah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani hutan rakyat. Petani hutan rakyat umumnya menjual pohon berdiri dengan harga kayu relatif berbeda menyebabkan posisi tawar petani kurang kuat Oleh karena itu diperlukan koperasi yang dapat mengatur tata usaha kayu hutan rakyat secam adil. Ditinjau dari potensinya, potensi tegakan terbesar terdapat di Desa Sindanggalih (Kec, Karangpawitan) sebesar 816,029 m3 dan terkecil di Desa Campaka (Kec. Malangbong) sebesar 135, 27 m'. Sedangkan dilihat dari sebaran jumlah pohon per kelas diametemya belum menunjukan sebaran diameter yang merata. lumlah pohon per kelas diameter masih didominasi oleh kelas diameter tertentu. Agar usaha hutan rakyat lestari sebaran jumlah per ke1as diameter harus merata pada setiap kelasnya. Untuk itu diperlukan suatu rnetode pengaturan hasil yang dapat mengatur penaruunan dan pemanenan. Menurut Lembaga Pene1itian IPB (1990), metode pengaturan hasil yang dianjurkan adalah metode jumlah batang dengan rnenggunakan daur rata-rata yang biasa dipakai oleh rnasing-masing petani dan periode tebang atau tanam yang relatif pendek. Metode ini dapat mengatur sampai pada tingkat petani kecil dengan waktu dari jumlah pohon yang ditebang disesuaikan dengan kebutuhan petani hulan rakyal. Agar konsep pengembangan dapat berjalan dengan baik diperlukan strategi pengembangan yang meliputi aspek kelernbagaan, industri dan kebijakan. Aspek kelembagaan meliputi lembaga internal petani hulan rakyat yang dibentuk alaS aspirasi petani. Koperasi sebagai lembaga formal dapat dijadikan juga sebagai lembaga usaha bersama yang tidak hanya mengurusi kayu rakyat, tetapi juga mengurusi pemanfaatan pendapatan dari kayn rakyat serta kegiatan lainnya. Keberadaan koperasi akan lebih kuat apabila didukung oleh lembaga keuangan tingkat kecamatan dan kabupaten terutama dalarn penyaluran kredit usaha tani. Dalarn aspek kelembagaan diperlukan juga campur tangan pemerintah, baik pemerintah pusat yang dapat berperan sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan hutan rakyat rnaupun pemerintah daerah yang lebih ke arah teknis di lapangan seperti pengadaan jasa perencanaan, teknik budi daya, kegiatan penyuluhan dan penyedia informasi pasar. Sebagai penyeimbang antara pemerintah dan petani hutan rakyat diperlukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat membantu pelani hUIan rakyat dalam membuat program rencana pengembangan hutan rakyat secara komprehensif. Koordinasi dengan industri diperlukan dalam pemasaran kayu dari hutan rakyat. Petani hutan rakyat dapat bekeIja sarna dengan industri atau membentuk industri yang dapat mengolah kayu yang bemsal dari hulan rakyal. Pengembangan ini tentunya harus didukung dengan permodalan, disinilah perno Departemen Perindustrian dan Perdagangan dibutuhkan. Hal yang paling utama dalam strntegi pengembangan hutan rakyat yaitu adanya kebijakan yang mengatur setiap pelaku dalam pengusahaan hulan rakyat sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan kebijakan dan kepentingan dalam pelaksanaan di lapangan. Kebijakan ini dapat berupa suatu Peraturan Daerah (Perda) atau Rencana Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat seeara komprehensif, yang mengarah pada pembentukan unit usaha hutan rnkyat seeara profesional.