Analisis Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai: Studi Kasus Di Kota Tangerang (Periode Tahun 2017)

Abstract

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tanggal 26 April 2016 subsidi rastra diganti menjadi bantuan pangan non tunai yang dilaksanakan di 44 kota di seluruh Indonesia pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kebijakan bantuan pangan non tunai di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang pada bulan April 2017. Penentuan responden Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan dengan non probability sampling untuk mendapatkan informasi dari penerima manfaat di wilayah sampel penelitian. Dalam menentukan responden dgunakan convenience sampling. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, structural equation modelling (SEM), analisis kesenjangan (gap), dan costumer satisfaction index (CSI). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran responden yaitu KPM. Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan KPM. Analisis kesenjangan (Gap) digunakan untuk memberikan informasi mengenai kesenjangan antara implementasi dan idealnya kebijakan bantuan pangan non tunai. Costumer satisfaction index (CSI) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan KPM. Pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Tangerang sebanyak 50 % KPM menyatakan puas. Implementasi bantuan pangan non tunai di Kota Tangerang di bawah harapan KPM. Dalam hasil penelitian terdapat 8 variabel indikator prioritas yang harus segera diperbaiki. Dari delapan variabel indikator tersebut dibuat strategi prioritas perbaikan bantuan pangan non tunai di kemudian hari. Strategi untuk meningkatkan kinerja bantuan pangan non tunai yaitu menambah jumlah e-warong di tiap desa dengan bekerjasama bersama warung yang sudah existing. Pemerintah memastikan administratif di pemerintahan tidak menganggu pencairan dana dari Bank ke KPM. Pemerintah memperbaiki basis data penerima bantuan pangan non tunai. Pemerintah menunjuk tangan pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok di e-warong. Pemerintah menghitung ulang jumlah nominal yang diberikan kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110.000,00.