Kesiapan Perkebunan Kelapa Sawit Menghadapi Sertifikasi Rspo: Studi Kasus Di Pt Bca

Abstract

Menghadapi sentimen negatif terhadap perkebunan kelapa sawit seperti pembakaran lahan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, PT BCA perlu melakukan perubahan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang dihasilkan berasal dari perkebunan sawit berkelanjutan. Perusahaan kemudian dihimbau untuk menjadi transparan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, antara lain tindakan perusakan lingkungan, perampasan lahan, konflik sosial, dan restorasi ekosistem. Menjadi anggota RSPO memerlukan kesiapan administrasi dan finansial. Pengelolaan kebun di masa lampau berupa praktik perkebunan yang tidak sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO berpeluang dikenakan denda sebelum organisasi memperoleh sertifikasi. Di sisi lain, PT BCA bisa saja tetap melakukan business as usual. Dengan membandingkan kondisi perusahaan dengan 139 indikator di dalam prinsip dan kriteria RSPO serta melakukan analisis finansial ex-ante atas sertifikasi RSPO, penelitian ini mencoba mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi organisasi saat ini dan kondisi ideal berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO, mengidentifikasi keuntungan dan biaya yang perlu dikeluarkan oleh organisasi jika mendaftar menjadi anggota RSPO atau tetap melakukan business as usual, dan merumuskan rencana implementasi organisasi untuk menerapkan prinsip dan kriteria RSPO. Dari total 139 indikator, terdapat 124 indikator yang dapat diaplikasikan dengan kondisi perusahaan. 11 indikator lainnya tidak sesuai berkenaan dengan batasan lingkungan. Terdapat 50 indikator yang sesuai dengan kriteria RSPO yang terdiri dari 26 indikator mayor dan 24 indikator minor. Ketidaksesuaian kondisi perusahaan dengan kriteria RSPO terjadi di 74 indikator lainnya yang terdiri dari 41 indikator mayor dan 33 indikator minor. Tidak sesuai dalam indikator mayor setelah 60 hari dari akhir kegiatan audit mengakibatkan perusahaan tidak dapat memperoleh status tersertifikasi sementara indikator minor yang menjadi temuan dapat disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebelum temuan tersebut berubah status menjadi mayor dan dapat mempengaruhi perolehan status sertifikasi. Untuk menjadi perusahaan yang siap menghadapi sertifikasi, perusahaan dapat melakukan persiapan selama 2 tahun sebelum mendaftar sebagai anggota RSPO dan melakukan audit permulaan (initial audit). Beberapa fokus utama yang perlu disesuaikan antara lain analisis HCV dan emisi GRK, adaptasi prosedur remediasi dan kompensasi terkait pembukaan lahan dan ganti rugi lahan (FPIC dan LUCA), penyesuaian transparansi, kepatuhan hukum, dan penyusunan sistem audit internal, penerapan good agriculture practice, penyesuaian sistem kesehatan dan keselamatan kerja, dan penyesuaian sistem daur ulang limbah. Jika dalam kondisi sekarang perusahaan tidak melakukan sertifikasi dengan asumsi perusahaan tetap melakukan kegiatan operasional dan penjualan CPO secara normal, maka nilai investasi perusahaan saat ini (NPV) bernilai 3,8 triliun rupiah dengan IRR sebesar 34.86%. Sertifikasi dan keanggotaan RSPO akan membebani perusahaan sebesar 352,6 miliar rupiah dengan tambahan pendapatan dari premium RSPO sebesar 589 juta rupiah. Dengan menjadi anggota RSPO nilai investasi keseluruhan perusahaan saat ini (NPV) bernilai 3,2 triliun rupiah dengan IRR sebesar 29.85%. Perhatian pihak perusahaan pada besaran uang yang perlu dikeluarkan untuk sertifikasi tidak pada jumlahnya, namun terhadap opportunity nilai uang tersebut karena tidak berbeda jauh dengan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membuka perkebunan kelapa sawit baru. Perusahaan dapat beroleh manfaat dari sertifikasi RSPO dalam bentuk market defense dan perbaikan reputasi, terutama sebagai komitmen perusahaan untuk menjalankan perkebunan kelapa sawit secara lestari.