Analisis Arus Kas Terkait Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Abstract

PTN Badan Hukum “XYZ” sejak tahun akademik 2013/2014 menerapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT meniadakan pungutan uang gedung dan segala pungutan lain karena semua dijadikan satu pembayaran bernama UKT. Hal ini diduga menyebabkan turunnya penerimaan SPP Program S1 di PTN Badan Hukum “XYZ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arus kas di PTN Badan Hukum “XYZ”, menganalisis perbedaan penerimaan SPP S1 Reguler untuk satu tahun pertama bagi mahasiswa TPB dan untuk tahun pertama sampai tahun ke empat sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan UKT dan merumuskan kebijakan pengelolaan SPP S1 reguler sesudah UKT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengujian statistik terhadap penerimaan SPP sebelum dan sesudah kebijakan UKT dilakukan dengan uji t untuk sampel berpasangan dengan bantuan SPSS (Statistical Package for the Social Science) ver 15. Selain itu guna mendukung data yang diperoleh dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan infomasi dalam penelitian ini. Hasil analisis rasio arus kas sebelum dan sesudah UKT, PTN Badan Hukum “XYZ” memiliki kas yang liquid artinya PTN tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhan operasional dan program. Uji t menghasilkan total penerimaan SPP TPB satu tahun pertama sebelum dan sesudah UKT berbeda nyata, sedangkan total penerimaan SPP mahasiswa keseluruhan mulai tahun pertama hingga tahun ke empat sebelum dan sesudah UKT tidak berbeda nyata. Setelah penerapan kebijakan UKT sebaiknya penundaan pembayaran SPP diminimalisir agar dana SPP dapat terkumpul seutuhnya. Alokasi SPP ke fakultas/departemen masih berdasarkan BPMP dan BPMK yang dirasa sudah tidak ideal lagi. Hal ini dikarenakan BPMP dan BPMK didasarkan kepada sistem tarif, sehingga biaya per mata kuliah belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak sesuai dengan sistem UKT yang didasarkan pada unit cost. Artinya biaya mata kuliah didasarkan kepada kebutuhan riilnya, bukan berdasarkan tarif yang ditetapkan. Untuk fakultas dan departemen pelaksanaan anggarannya diturunkan kedalam SPPA. Dengan adanya penganggaran yang tertuang dalam SPPA dapat mengoptimalkan penerimaan sebagai sumber pembiayaan yakni dengan cara memanfaatkan kas yang belum terpakai (idle cash). Selain itu membentuk usaha akademik, usaha penunjang, usaha komersial, memberdayakan fasilitas-fasilitas non akademik dan meningkatkan kegiatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi lain, pemerintah atau swasta.