Analisis Faktor Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku Di Jabodetabek

Abstract

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim mencapai 85% merupakan pasar potensial untuk produk halal. Produk halal tersebut di hasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 99.9% dari total industri 56.5 juta. Hal ini menjadikan UMKM sebagai penggerak perniagaan di Indonesia, termasuk didalamnya UMKM makanan beku. Namun demikian diperoleh fakta bahwa banyak pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek tidak bisa mengajukan sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik UMKM makanan beku; (2) menganalisis faktor kendala pengajuan sertifikat halalnya dan (3) merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pengajuan sertifikat halal. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah tiga puluh (30) pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek dan sepuluh (10) ahli di bidang pangan dan perizinan. Metoda yang digunakan adalah gabungan convenience dan purposive sampling. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa latar belakang pendidikan pelaku UMKM, masa usaha, pendapatan, dan fasilitas produksi termasuk mesin yang digunakan, faktor kendala di dalam pengajuan izin industri, izin edar MD dan sertifikat halal, serta berapa banyak pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek yang tidak memiliki izin industri, izin edar MD dan sertifikat halal. Penentuan alternatif srategi menggunakan proses hirarki analitik (AHP) dengan program Expert Choice 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek adalah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan menggunakan mesin berteknologi sederhana. Izin edar MD adalah faktor kendala yang dihadapi pelaku UMKM makanan beku ketika mengajukan sertifikat halal. Berdasarkan hasil analisis dengan AHP, tujuan UMKM mengajukan sertifikat halal adalah untuk peningkatan daya saing produk (0.575) sebagai prioritas pertama yang diikuti dengan peningkatan perekonomian (0.203). Upaya peningkatan daya saing tersebut dilakukan melalui program pendampingan (0.321) yang merupakan aspek prioritas yang diikuti dengan aspek keamanan pangan (0.278). Aktor yang paling berperan untuk meningkatkan daya saing melalui program pendampingan adalah BPOM (0.484) yang dikuti oleh pelaku UMKM itu sendiri (0.215). Sarana dan prasarana produksi merupakan faktor kendala yang merupakan priorotas utama yang dihadapi UMKM (0.572), namun menurut BPOM faktor kendala yang paling berpengaruh adalah bahan baku yang digunakan oleh UMKM (0.233) sehubungan dengan bahan baku yang digunakan pada umumnya bahan curah yang agak sulit dalam penelusurannya. Dari kedua hal tersebut, menurut PEMDA, sikap UMKM memegang peranan yang paling penting (0.838) dalam menghasikan produk yang baik. Untuk itu, UMKM layak mendapatkan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait. Untuk menjalankan program pendampingan tersebut Pemerintah melalui BPPTPM membutuhkan data lengkap UMKM agar pendampingan atau bantuan